KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Kasus percakapan bernuansa seksual yang melibatkan sejumlah siswa SMA Negeri 4 Jayapura berujung pada pemberian sanksi pembinaan, bukan pengeluaran dari sekolah. Pihak sekolah memilih pendekatan edukatif dengan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperbaiki kesalahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, M.Pd., menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan dan pembahasan bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), guru bimbingan konseling (BK), wali kelas, komite sekolah, serta para orang tua siswa.
Menurut Widya, pihak sekolah tetap memberikan konsekuensi sesuai tata tertib yang berlaku, namun mempertimbangkan para siswa masih berada dalam tahap pembinaan dan perkembangan karakter.
“Kami tidak mau anak ini langsung dikeluarkan. Kami proses dan bina, karena masih banyak bentuk kesalahan lain yang mungkin dilakukan anak selama berada di sekolah,” ujar Widya di Jayapura, Senin 31 Agustus 2026
Ia menjelaskan, penanganan kasus tersebut mengacu pada sistem poin pelanggaran yang diterapkan SMA Negeri 4 Jayapura. Untuk pelanggaran terkait penyebaran informasi bermuatan hoaks, pornografi, kekerasan, dan pelanggaran sejenis, terdapat ketentuan poin hingga 80.
Namun, sebelum menjatuhkan sanksi, sekolah terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap siswa yang terlibat, termasuk memeriksa perangkat telepon genggam mereka. Dari hasil pemeriksaan, sekolah tidak menemukan adanya gambar pornografi maupun konten visual sejenis. Pelanggaran yang ditemukan berupa percakapan atau chat dengan kata-kata vulgar dan tidak pantas untuk usia pelajar.
“Temuan ini tetap menjadi pelanggaran dan harus diberikan pembinaan. Dalam proses penanganan, para siswa diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, menjelaskan kejadian sebenarnya, serta belajar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan,” katanya.
Widya bilang, pihaknya mengajarkan anak bagaimana melakukan praktik baik dengan mengakui kesalahannya, berkata jujur, dan berani bertanggung jawab. Keputusan pembinaan juga mendapat dukungan dari orang tua siswa, termasuk orang tua pihak yang merasa dirugikan. Dalam pertemuan bersama, orang tua berharap para siswa tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperbaiki diri.
“Orang tua korban juga memberikan mereka (palaku) kesempatan untuk sekolah dan belajar. Mereka hanya salah langkah. Kita manusia memiliki kelemahan dan tidak ada yang sempurna,” kata Widya.
Menurutnya, sekolah memiliki fungsi utama membentuk karakter siswa, bukan hanya memberikan pembelajaran akademik. Karena itu, setiap persoalan yang melibatkan siswa harus diselesaikan melalui proses pendidikan dan pembinaan.
“Sekolah bukan tempat di mana semua anak harus selalu sempurna. Sekolah adalah tempat membina anak dengan berbagai persoalan dan latar belakang agar menjadi lebih baik,” ujarnya.
Widya mencontohkan, sebelumnya SMA Negeri 4 Jayapura juga pernah menangani siswa yang terindikasi penyalahgunaan narkotika. Saat itu, sekolah tidak langsung mengeluarkan siswa, tetapi menggandeng orang tua, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi.
“Kami pernah menangani 13 anak yang positif narkoba. Mereka tidak langsung kami keluarkan, tetapi kami lakukan pembinaan agar mereka tetap memiliki masa depan,” katanya.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pengeroyokan terhadap siswa, Widya membenarkan sempat terjadi kerumunan di lingkungan sekolah. Namun, situasi tersebut dapat segera dikendalikan oleh guru piket dan tim keamanan.
“Kejadian itu tidak sampai 10 menit. Guru piket dan tim keamanan langsung menangani sehingga situasi kembali kondusif,” ujarnya.
Ia memastikan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Jayapura tetap berjalan normal. Pihak sekolah juga telah memberikan penguatan kepada siswa agar tidak kembali menyebarkan informasi terkait persoalan tersebut melalui media sosial.
Widya berharap masyarakat tidak memberikan penghakiman terhadap para siswa yang terlibat. Menurutnya, tekanan sosial akibat pemberitaan dan komentar di media sosial dapat berdampak terhadap psikologis anak dan mengganggu masa depan mereka.
“Jangan sampai pemberitaan yang menghakimi justru memutus masa depan anak-anak. Mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, alumni, masyarakat, pemerintah daerah, hingga lembaga keagamaan untuk bersama-sama mengambil peran dalam membangun karakter generasi muda.
“Kita harus bersama-sama membina anak-anak ini. Mereka masih memiliki masa depan, ada yang aktif dalam kegiatan keagamaan, organisasi, bahkan mengikuti prestasi akademik. Jangan sampai satu kesalahan membuat masa depan mereka berhenti,” Widya menambahkan. *** (Imelda)
