KABARPAPUA.CO, Jakarta– Pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah beroperasi di dalam ekosistem yang sangat kompleks. Kelancaran fasilitas kesehatan di wilayah ini dikepung oleh tiga faktor utama yang saling berjalin: tantangan geografis, fluktuasi keamanan, dan lanskap sosial-budaya.
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat layanan primer saat ini sangat timpang. Dari total 150 Puskesmas, baru 12 persen (18 puskesmas) yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) wajib secara lengkap. Krisis ini makin nyata mengingat 44,7 persen puskesmas beroperasi tanpa dokter umum, dan 84,7 persen tidak memiliki dokter gigi. Di tengah keterbatasan tersebut, percepatan mutu fisik dan legalitas terus dikebut, di mana saat ini 127 Puskesmas telah teregistrasi dan 73 di antaranya terakreditasi.
Merespons realita ekstrem ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui payung visi misi program prioritas Gubernur Meki Nawipa dan Wagub Deinas Geley “BANGKIT Papua Tengah”, terus melakukan terobosan revolusioner. Inovasi arsitektur kesehatan bernama “KOHARUSEHAT” dipaparkan secara resmi dalam ajang bergengsi Leimena Conference 2026 di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada 27 hingga 29 Juli 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, yang juga merupakan lulusan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP) Universitas Indonesia, menegaskan wilayahnya kini melakukan lompatan transformasi dengan menggeser paradigma lama. Ia memastikan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak lagi sekadar habis di hilir untuk mengobati orang sakit. Arsitektur “KOHARUSEHAT” ini ditopang oleh tiga pilar kebijakan utama:
Pilar Hulu (Fokus Preventif dan Promotif): Menjalankan Integrasi Layanan Primer (ILP) secara proaktif untuk menjaga warga yang sehat agar tetap sehat.
Pilar Tengah (Perlindungan Akses Medis): Optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi penuh dengan ekosistem Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
Pilar Hilir (Jaring Pengaman Kedaruratan): Menjadi safety net dari Pemprov untuk membiayai kasus-kasus kedaruratan medis yang tidak ditanggung (tidak ter-cover) oleh skema BPJS.
Gebrakan Infrastruktur
Keberhasilan ILP sangat bergantung pada tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kabupaten/kota. Menurut dr. Agus, keterbatasan ruang fiskal membuat kabupaten di wilayah 3T tidak mungkin dibiarkan berlari sendirian.
“Kami tidak ingin berlindung di balik alasan batasan kewenangan otonomi daerah. Pemprov justru hadir langsung memberikan dukungan pendanaan strategis bersumber dari APBD Provinsi sebagai penyangga (support) agar pelayanan tidak terhenti,” jelasnya.
Langkah ini dimulai dengan menetapkan 8 Puskesmas Percontohan ILP pada 2025 (Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, Enarotali) dan disusul 8 Puskesmas baru pada 2026. Mengejar ketertinggalan infrastruktur, Dinkes Provinsi menyuntikkan dana khusus melalui empat gebrakan utama:
Pembangunan Rumah Dinas Nakes dan Posyandu senilai miliaran rupiah setiap tahunnya agar nakes betah mengabdi.
Modernisasi Alat Diagnostik, meliputi mesin laboratorium otomatis (Spin XS dan SHA-60), USG portabel, EKG 12 Channel, dan paket Antropometri standar.
Solusi Evakuasi Cepat: Pengadaan Speedboat Ambulance laut dan Ambulans Double Cabin 4×4 untuk menembus medan pegunungan yang terjal.
Panel Surya (Solar Cell): Menjamin kemandirian energi agar operasional alat medis digital dan rantai dingin (cold chain) penyimpan vaksin tetap terjaga di daerah tanpa listrik PLN 24 jam.
Inovasi Kultural
Menyiasati ketidakmungkinan membangun fisik Pustu di setiap desa dalam waktu dekat, Pemprov meluncurkan inovasi kultural PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS). Inovasi ini secara cerdas tidak hanya memberdayakan ibu-ibu Dasawisma PKK, tetapi juga merangkul langsung tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai kader penggerak utama.
Bersama-sama, mereka bertugas sebagai pemantau harian (daily monitor) secara door-to-door di lingkungannya masing-masing. Strategi kolaboratif ini sukses menyulap setiap gugus rumah warga menjadi “Pustu Bernyawa” yang mengakar pada budaya dan diterima dengan penuh rasa percaya oleh masyarakat pedalaman.
Untuk menjaga api pengabdian kader dan nakes di pedalaman, tutur dr. Agus, afirmasi lintas dinas menjadi sangat penting. “Kesehatan tidak bisa berjuang sendirian. Kami menggalang kolaborasi agar nakes dan kader mendapat perumahan layak bersanitasi dari Dinas PU, Solar Cell dari ESDM, dan akses internet Starlink dari Kominfo,” paparnya.
Selain infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan ekonomi mereka juga diperkuat melalui penyaluran bibit ubi, sayur, ikan, hingga ternak (ayam/babi) dari dinas terkait. Bantuan produktif ini memiliki efek ganda: menekan angka stunting dari meja makan kader sendiri, sekaligus mendongkrak ekonomi keluarga saat surplus panen dijual.
Tunjangan
Bertepatan dengan momentum Leimena Conference, dr. Agus turut mengajukan terobosan kebijakan struktural kepada perwakilan Kementerian Kesehatan.
“Kepadatan penduduk yang rendah di pedalaman membuat kapitasi sangat kecil. Kami mengusulkan ‘Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi’ yang dijamin APBN, mengadopsi kesuksesan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kesejahteraan nakes harus diukur dari kompetensi dan pengabdiannya, bukan kepadatan penduduk. Inilah solusi permanen memutus eksodus nakes dari wilayah 3T,” tegasnya.
Puncak dari komitmen perlindungan ini adalah keberpihakan nyata pada gizi masyarakat. Edukasi gizi tidak akan berarti tanpa daya beli. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata dari visi BANGKIT Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa dan Wagub Deinas Geley mengeksekusi Bantuan Tunai Langsung sebesar Rp350.000 per anak (usia 0-4 tahun) setiap bulannya. Bantuan ini mendanai langsung 1.000 Hari Pertama Kehidupan anak-anak Papua Tengah.
“Langkah kecil untuk deteksi dini, adalah lompatan besar untuk masa depan. Bersama ILP dan inovasi tanpa henti, kita wujudkan Papua Tengah Sehat, Produktif, dan Berdaya Saing. Ko Harus Sehat,” tutup dr. Agus. *** (rilis)
