KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Partai Gerindra secara mengejutkan menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Alasan efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi menjadi narasi utama yang diusung partai besutan Prabowo Subianto ini.
Namun, di balik alasan efisiensi tersebut, pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli melihat adanya manuver strategis yang jauh lebih besar. Menurutnya, Gerindra sedang berada dalam fase Para Bellum—sebuah masa persiapan sebelum “perang” besar di tahun 2029 dimulai.
Menggeser Arena Pertarungan
Nasarudin menganalisis bahwa langkah Gerindra mendukung Pilkada tidak langsung adalah upaya menata ulang basis pertahanan. “Gerindra tampaknya sadar tidak bisa terus mengandalkan soft diplomacy. Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, Gerindra sedang menggeser arena pertarungan dari lapangan terbuka ke meja-meja parlemen yang lebih bisa dikontrol melalui jaringan struktur partai,” ungkapnya.
Langkah ini dianggap sebagai cara memperkuat daya tawar politik di daerah, mempertahankan loyalitas kader inti, dan membangun aliansi lintas kelompok yang lebih ideologis ketimbang pragmatis.
Lepasnya Bayang-Bayang Jokowi
Analisis NSL menyoroti tantangan besar Gerindra dalam membangun ulang relevansi politik pasca-era Jokowi. Kemenangan Prabowo-Gibran di 2024 tak dipungkiri merupakan pengaruh kuat dari coattail effect Presiden Jokowi.
Gerindra kini diprediksi menghadapi ancaman ganda:
- Erosion from Above: Potensi hilangnya akses ke patron kekuasaan jika konstelasi politik berubah.
- Erosion from Below: Pergeseran pemilih muda ke partai yang dianggap lebih populer dan progresif seperti PSI.
2029 Tanpa Gibran
Yang menarik, dukungan terhadap Pilkada lewat DPRD ini dinilai sebagai langkah antisipasi jika pada 2029 Gerindra tidak lagi berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.
“Gerindra sedang melakukan kalkulasi ulang. Jika modal politik figur tunggal mulai memudar, maka mengubah sistem pemilihan menjadi tertutup (lewat DPRD) adalah cara memastikan kemenangan melalui kekuatan kursi mayoritas, bukan lagi sekadar mengandalkan popularitas individu di lapangan elektoral yang besar,” jelas Nasarudin.
Secara realpolitik, Gerindra memang unggul karena posisi Prabowo sebagai Presiden. Namun, secara strategis, partai ini menghadapi risiko ketergantungan berlebihan pada figur tunggal.
Transformasi Gerindra menjadi kekuatan yang menawarkan counter-narrative terhadap arus besar politik patronase menjadi kunci keberlangsungan partai. Dukungan terhadap Pilkada tidak langsung adalah sinyal bahwa Gerindra memilih untuk “mengubah medan pertempuran” demi mengamankan kekuasaan di periode kedua.
“Dalam konsep militer, pilihannya adalah bertahan atau mengubah. Gerindra memilih mengubah medan tempur dari terbuka menjadi tertutup. Para Bellum ini akan menentukan apakah Gerindra mampu bertahan sebagai oligarki yang beregenerasi atau justru tergerus di luar orbit kekuasaan,” tutup Nasarudin. ***
