KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional resmi melepas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak sebanyak 827,5 ton di 42 kota/kabupaten yang tersebar di enam provinsi wilayah Papua Raya.
Pelepasan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian harga beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berterima kasih kepada TNI-Polri, khususnya Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Kapolda Papua, dan seluruh personel yang telah bekerja keras menjaga stabilitas pangan nasional.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, saat musim paceklik September hingga November terjadi deflasi harga beras. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya harga naik, tapi kali ini justru turun. Ini adalah hasil kerja kolaboratif yang luar biasa,” ujar Menteri Amran.
Ia menegaskan bahwa beras, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi, kini bukan lagi faktor pemicu. Bahkan, di tengah musim paceklik, harga beras justru menurun, menunjukkan keberhasilan strategi pengendalian pangan nasional. Selain itu, kesejahteraan petani meningkat dan daya beli masyarakat pun ikut naik.
Menteri Amran juga menyoroti peran penting Polri dalam membangun gudang-gudang penyimpanan beras di seluruh Polres di Papua.
“Pemerintah telah menyiapkan cadangan beras hingga satu juta ton angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil,” bebernya
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menambahkan bahwa dari total 2.700 ton beras yang akan disalurkan, sebanyak 852 ton telah tersedia di provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Papua.
Penyaluran ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau selama momen penting akhir tahun.
“Kami pastikan distribusi beras SPHP menjangkau seluruh wilayah, termasuk yang hanya bisa diakses lewat jalur udara. Ini adalah komitmen kami untuk menjamin ketersediaan bahan pokok di mana pun masyarakat berada,” tegas Wakapolri.
Pemerintah juga akan mengirimkan minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan.
Selain itu sesuai arahan Presiden RI, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pangan Nasional, bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah lanjutan, Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia pada tahun depan, termasuk di Papua. Polri pun akan mendukung dengan pembangunan 10 gudang tambahan pada 2026. Gudang-gudang ini akan menjadi tulang punggung distribusi pangan, memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga.
Tak hanya fokus pada logistik pangan, pemerintah juga menggulirkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa.
“Gubernur Papua telah menyiapkan lahan dan dukungan penuh untuk mendukung program ini sebagai bagian dari pendekatan kedaulatan pangan dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Wakapolri
Pihaknya berharap kedepan pentingnya kolaborasi kerja sama lintas sektor TNI, Polri, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Ini adalah kerja kolaboratif yang luar biasa. Kita buktikan bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan pangan dengan semangat gotong royong,” pungkasnya.
Berikut rincian beras yang disalurkan untuk 6 provinsi di Tanah Papua:
- Provinsi Papua sebanyak 287 ton
- Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 160 ton
- Papua Selatan sebanyak 140 ton
- Papua Tengah 62 ton
- Papua Barat sebanyak 128,5 ton
- Papua Barat Daya sebanyak 57 ton
(Imelda)
