Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

POLITIK · 20 Sep 2025 10:43 WIT

Pentingnya Menjaga Harmoni Pasca PSU Pilkada Papua


					Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign , Nasarudin Sili Luli . Foto: Pribadi Perbesar

Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign , Nasarudin Sili Luli . Foto: Pribadi

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Benhur Tomi Mano dan Constant Karma terkait hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua. Benhur-Contant merupakan pasangan calon nomor urut 01 di Pilgub Papua.

Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign , Nasarudin Sili Luli  mengingatkan  PSU Pilkada Papua masih meninggalkan dampak berupa perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. 

Oleh karena itu, pakar politik ini mengingatkan agar menjaga harmoni sosial pasca-PSU Pilkada Papua menjadi tantangan penting yang memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk para kandidat, pendukung, dan para tokoh agama adat dan pemuda.

“Upaya rekonsiliasi harus dikedepankan agar masyarakat kembali bersatu untuk membangun tanah Papua,” katanya. 

Para kandidat memiliki peran sentral dalam menjaga ketenangan masyarakat. Kandidat yang menang  diharapkan menahan diri untuk tidak melakukan selebrasi yang berlebihan. Di sisi lain, kandidat yang kalah diimbau untuk menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak memprovokasi pendukungnya menolak hasil pemilu secara sepihak apa lagi sampai mengancam terhadap disintegrasi bangsa. 

NSL mengingatkan agar pendidikan politik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi sehat untuk mencari pemimpin terbaik, bukan pemicu konflik antarkelompok.Selain itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan juga harus bersiap mengantisipasi potensi kerusuhan. Pendekatan persuasif lebih diutamakan daripada tindakan represif dalam menjaga stabilitas. Upaya mediasi dan dialog di wilayah yang berpotensi konflik menjadi langkah strategis untuk meredam ketegangan. *** (rilis)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Analisis Pakar Politik: Soal Reformasi Jilid II

18 June 2026 - 22:52 WIT

Jaga Hak Pilih 2029, Bawaslu Mamberamo Raya Minta KPU Aktif Koordinasi ke Disdukcapil

15 June 2026 - 14:43 WIT

Bawaslu Mamberamo Raya Minta Semua Parpol Tertib Administrasi

8 June 2026 - 12:18 WIT

Purnawirawan TNI-Polri di Papua Siap Kawal Kemakmuran Rakyat

2 June 2026 - 22:48 WIT

Bahlil Lahadalia Bertekad Maju Caleg Lewat Dapil Papua di Pemilu 2029

25 April 2026 - 19:05 WIT

Nancy Raweyai Pertanyakan Substansi Kunjungan Wapres RI di Papua Tengah

23 April 2026 - 11:22 WIT

Trending di POLITIK