Menu ✖

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

PERISTIWA · 12 Mar 2025 22:57 WIT

Optimalkan Penerimaan Daerah, Komisi III DPRP Gelar Raker dengan BKAD Papua


					Ketua Komisi III DPRP, Yacob Inggratubun saat diwawancara wartawan. (KabarPapua.co/Imelda) Perbesar

Ketua Komisi III DPRP, Yacob Inggratubun saat diwawancara wartawan. (KabarPapua.co/Imelda)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Guna mengoptimalkan penerimaan daerah, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRP, Rabu, 12 Maret 2025.

Menurut Ketua Komisi III DPRP, Yacob Inggratubun, rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengkonsolidasikan upaya optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pengelolaan aset-aset milik daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Rapat ini, kata Yacob, merupakan bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua. Pasalnya, pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), PAD Papua mengalami penurunan yang sangat signifikan.

“Kenapa aset-aset ini penting dikelola? Karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Yacob.

Yacob menambahkan, rapat ini juga merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam hal pengawasan terhadap aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Selama ini kita tergantung pada dana transferan pusat. Ketika terjadi pemekaran, sangat terasa jika pendapatan daerah kita kecil. Oleh sebab itu, kita minta aset-aset daerah ini dikelola dengan baik,” tuturnya.

Yacob juga meminta pemerintah daerah Papua untuk mendata seluruh aset-aset daerah, terutama yang tidak dikelola oleh pemda, agar dapat ditertibkan dan mendatangkan PAD bagi daerah.

“Mudah-mudahan apa yang kita dorong ini bisa mendorong pendapatan asli daerah. Pentingnya transparansi setiap dinas dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara terarah dan terukur. Sehingga apa yang kita kerjakan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. ***(Imelda)

Artikel ini telah dibaca 83 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

BMKG: Kebakaran Hutan di Mappi Butuh Perhatian Khusus

22 October 2026 - 09:50 WIT

Kasus PHK Alfamidi Sentani Berakhir Damai, Pekerja Terima Rp8,8 Juta

21 October 2026 - 10:19 WIT

Damianus Samin: Rasa Aman adalah Kunci Masa Depan Papua

18 October 2026 - 21:21 WIT

Satgas Damai Cartenz Bongkar Transaksi Gelap Amunisi KKB Intan Jaya

18 October 2026 - 21:08 WIT

Kapolda Papua Tengah: Polres Nabire dan Mimika Diusulkan Naik Status Menjadi Polresta

15 October 2026 - 17:14 WIT

Inilah Bentuk Kepedulian Kapolsek Makimi untuk Generasi Muda

15 October 2026 - 07:51 WIT

Trending di PERISTIWA