KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Ketua DPR Papua (DPRP), Deny H. Bonai menyebutkan DPRP akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengaudit penggunaan dana hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua.
Pembentukan pansus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Sampai saat ini, KPU dan Bawaslu Papua belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana itu,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa 4 Maret 2025.
Pansus akan dibentuk selama satu bulan ke depan. Sebelum itu, DPRP akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama anggota dewan untuk membahas langkah-langkah pembentukan Pansus.
“Saya sudah memanggi beberapa orang anggota dewan untuk membahas Banmus. Nanti setelah Banmus, kita akan bentuk Pansusnya,” jelas Deny.
Selain itu, terkait permintaan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), DPRP belum mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi, KPU, maupun Bawaslu. Rencananya, rapat akan dilakukan setelah Pansus menyelesaikan audit dana hibah Pemilukada.
“Dana untuk PSU, KPU Papua minta Rp170 miliar. Ini bukan uang sedikit. Itulah kenapa kami perlu lakukan audit dulu soal dana hibah kemarin, penggunaannya seperti apa, barulah kita bahas untuk dana hibah PSU,” jelas Deny.
Deny menekankan PSU saat ini diajukan dalam kondisi refocusing anggaran, sehingga DPRP tidak bisa langsung menyetujui permintaan KPU. “Jika nanti disetujui, keputusan harus berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemprov, KPU, dan Bawaslu,” jelasnya.
“Kami harus mencari solusi, karena PSU dilakukan pada situasi tidak punya uang. Itulah kenapa kami lakukan Pansus agar semuanya terbuka,” sambung Deny
Deny bilang, pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PSU, mengingat kondisi efisiensi anggaran saat ini. Ia khawatir jika PSU hanya dibebankan pada APBD Provinsi, akan mempengaruhi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Papua.
Dengan pembentukan Pansus, DPRP berharap dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah serta menemukan solusi terbaik untuk pelaksanaan PSU tanpa membebani keuangan daerah dan hak-hak ASN.
“Banyak ASN sudah mengeluh, jika PSU hanya didukung APBD Provinsi, takutnya akan berpengaruh pada TPP dan tunjangan ASN. Kami pun tidak mau itu terjadi, sehingga harapannya pemerintah kabupaten/kota bisa membantu,” harap kader Partai Golkar ini.
Deny juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, kelalaian dalam Pilkada sebelumnya telah menyebabkan kerugian finansial bagi daerah dan merugikan suara rakyat Papua yang telah berkontribusi dalam Pemilukada.
“Saya harap kali ini Pilkada terakhir, jangan sampai nanti PSU lagi. Karena ini dampaknya besar, salah satunya rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, PSU ini harus betul-betul dilakukan dengan baik,” tegasnya. *** (Imelda)
