KABARPAPUA.CO, Nabire– BPS dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Data Strategis BPS Kemiskinan Dan Inflasi Serta Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2024.
FGD dilakukan di Aula LPP RRI Nabire, Kamis 3 Oktober 2024 yang dipimpin Dio Benuvin Perkasa Ginting, Kepala BPS Kabupaten Nabire dan dihadiri 30-an orang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Kabupaten Nabire, Ismail Djamaluddin, Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Marell Obrin Thompson Gultom, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Muslika, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Dio Benuvin menjelaskan kegiatan dilakukan dalam rangka kolaborasi antara BPS dan pemda, yang mana informasi semakin kompleks sehingga penggunaan data yang tepat menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan.
“Data yang akurat dan relevan tidak hanya membantu dalam memahami kondisi, tetapi memungkinkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dio bilang, tanpa data, pengambilan keputusan yang diambil berisiko tidak efisien dan bisa terjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
“Walaupun kami sudah mengumpulkan tentang data yang baik, BPS tidak boleh hanya menyimpannya saja. Maka, FGD hari ini memberikan informasi tentang data, sehingga dapat berguna dan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi perencanaan dan juga merumuskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
BPS yakin kolaborasi BPS dan pemda menjadi kunci data yang digunakan oleh semua pihak dapat konsisten dipertanggungjawabkan, bahkan bisa dilakukan sinkronisasi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab BPS kepada publik terhadap data sebagai database,” uajrnya.
Selain itu, data yang dihasilkan akan mendukung perencanaan program pembangunan agar terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam FGD ini diharapkan ada sinergi yang lebih baik.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Nabire, Ismail Djamaluddin mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPS dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di daerah.
“Semoga data yang dihasilkan dapat memperbaiki kekurangan. Data Kemiskinan menjadi salah satu indikator utama dalam mempermudah perumusan kebijakan publik, serta membantu melakukan program yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya. *** (Katharina)
