KABARPAPUA.CO, Jakarta– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama 10 tahun Pemerintahan Joko Widodo telah mempercepat proses digitalisasi di seluruh negeri. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fadhilah Mathar mengatakan terdapat tantangan utama dalam percepatan digitalisasi di Indonesia selama ini. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari belum meratanya infrastruktur digital hingga kebutuhan akan talenta digital.
Upaya Kominfo selama 10 tahun berfokus pada tiga strategi utama. Pertama, implementasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mencakup kualitas, cakupan, dan keamanan siber. Cakupan pembangunan infrastruktur digital yang merata ini terutama pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar.
Kedua, menyiapkan ketersediaan talenta digital, di mana Indonesia masih memerlukan tambahan sekitar 9 juta talenta digital. Dan ketiga, tata kelola, termasuk regulasi yang tinggi, di mana tingkat regulasi media di Indonesia mencapai angka di atas 12 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi media Asia Pasifik yang hanya 8,7 persen.
“Semua ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil,” jelasnya Fadhilah dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur’, Senin 2 September 2024.
Fadhilah mengatakan, data pihaknya menunjukkan bahwa pada 2015 terdapat 122 kabupaten tertinggal dari total 514 kabupaten di Indonesia. Namun, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah kabupaten tertinggal berkurang menjadi 62 kabupaten.
“Selain itu, penetrasi internet juga mengalami peningkatan signifikan, dari 34,9% menjadi 79,50%, mencakup sekitar 221 juta jiwa penduduk Indonesia. Kemajuan ini menandakan upaya yang berhasil dalam perluasan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh negeri,” tambahnya.
Selain itu, digitalisasi sektor bisnis juga menjadi vital dalam mengerek perekonomian, terutama untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing perusahaan.
Dengan adopsi teknologi digital, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Ini juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kontribusi sektor bisnis terhadap PDB nasional.
“Kominfo berperan penting dalam mendorong adopsi teknologi di sektor bisnis melalui berbagai inisiatif dan program dukungan,” jelasnya.
Selanjutnya, strategi digitalisasi warga negara untuk meningkatkan akses. “Ketiga, digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Fadhilah mengatakan upaya ini mencakup pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Sistem ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah diambil berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan efektif.
“Diharapkan digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah,” katanya.
Sementara itu, dalam hal keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital, Kominfo menerapkan dua pendekatan utama. Pertama, dari sisi internal, Kominfo berupaya memastikan bahwa talenta yang dimiliki memiliki keterampilan dan pola pikir yang sesuai dengan kebutuhan era digital.
Kedua, Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta universitas-universitas di Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan dan beasiswa melalui program Digital Talent Scholarship.
“Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan generasi penerus yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.
Fadhilah juga menekankan, pentingnya melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur digital yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan dalam pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.
“Kita kawal 10 tahun pembangunan infrastruktur, kita akan lanjutkan hal-hal baik ini di pemerintahan selanjutnya. Sehingga pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekonomi dapat kita realisasikan,” tutupnya.
Melalui pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kapasitas talenta digital, serta digitalisasi di sektor bisnis, warga negara, dan pemerintahan, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dan menjadi negara maju yang kompetitif di kancah global. *** (FMB9)
