KABARPAPUA.CO, Serui – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen, guna menyampaikan aspirasi terkait kepastian status dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Aspirasi tersebut disampaikan melalui dialog bersama Pemkab Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papare, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Rabu, 18 November 2026.
Dialog tersebut dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Yapen Roi Palunga, Kapolres Kepulauan Yapen, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Dalam dialog itu, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen Leonard Sirami mengatakan,kehadiran mereka merupakan bentuk perjuangan untuk menyuarakan nasib tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kepastian status kepegawaian.

Ratusan tenaga honorer mengikuti dialog bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papare. (Foto dok: Humas Pemkab Kepulauan Yapen)
Menurut Leonard, sejumlah tenaga honorer telah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun. Bahkan, ada yang masih mengabdi hingga usia 60 tahun. Ironisnya, sebagian tenaga honorer meninggal dunia sebelum mendapatkan kepastian mengenai status kepegawaiannya.
Aspirasi juga disampaikan sejumlah tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap masa pengabdian serta memperjuangkan kepastian pengangkatan menjadi ASN.
Salah seorang perwakilan tenaga honorer mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabdi selama 11 tahun, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian pengangkatan. Ia berharap pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi dan perjuangan tenaga honorer di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wabup Kepulauan Yapen Roi Palunga mengatakan, persoalan tenaga honorer menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah. Namun, upaya penyelesaian persoalan tersebut masih menghadapi kendala regulasi dan kewenangan pemerintah pusat.

Perwakilan tenaga honorer menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait masa pengabdian serta ketidakpastian status kepegawaian. (Foto dok: Humas Pemkab Kepulauan Yapen)
Roi menegaskan, apabila ke depan terdapat ruang dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan tenaga honorer, maka nama-nama yang telah terdaftar akan menjadi perhatian melalui proses verifikasi dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nama-nama yang sudah terdaftar akan kita verifikasi kembali. Kalau ada ruang dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tentu bapak dan ibu akan menjadi prioritas, dengan mempertimbangkan berbagai hal,” ujar Roi.
Roi juga mengaku memahami kondisi kehidupan para tenaga honorer yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan atau honor yang masih terbatas.
“Saya mengerti beban hidup yang luar biasa yang bapak dan ibu hadapi dengan honor yang tidak cukup. Saya memahami bagian itu. Namun, kita juga tidak bisa melangkahi keputusan pemerintah pusat. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan,” terangnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Yapen Yusuf Wayangkau menjelaskan, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer.
Ia mengatakan, kewenangan pengangkatan ASN harus mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, yang mengatur larangan pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN serta ketentuan sanksi bagi pimpinan instansi pemerintah yang melanggar aturan tersebut.

Perwakilan tenaga honorer menyampaikan aspirasi secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah dalam dialog bersama.(Foto dok: Humas Pemkab Kepulauan Yapen)
Terkait pendataan, BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen menyebutkan, sebelumnya terdapat sekitar 700 tenaga honorer yang tercatat dalam data pemerintah. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem, masih diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data dan keberadaan masing-masing tenaga honorer.
“Data kita sudah ada di BKN dan KemenPAN-RB. Terakhir, kita memiliki data sekitar 700 orang. Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah dan keberadaan data tersebut masih perlu kita pastikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan formasi ASN berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD apabila pemerintah pusat memberikan ruang melalui perubahan atau penyesuaian regulasi.
Selain itu, sejak 2025 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Persoalan serupa juga dihadapi sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai aspirasi yang disampaikan Aliansi Honorer Nasional. Para tenaga honorer berharap masa pengabdian selama belasan hingga puluhan tahun dapat menjadi pertimbangan serius pemerintah, sehingga ada kepastian dan solusi terhadap nasib mereka di Kabupaten Kepulauan Yapen. ***(Ainun Faathirjal)







