KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dalam penyaluran dana Pilkada untuk penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, TNI-Polri secara tuntas.
Apresiasi ini disampaikan Tito Karnavian dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggara Pilkada serentak 2024 di Hotel Aston Jayapura, Rabu 29 Mei 2024.
“Bapa Ridwan paling top sudah, dari data semua sudah dibayarkan. Jadi kalau Pilkada provinsi ini terganggu, karena uang dari KPU Papua, data sudah ada, uangnya sudah ada, jadi aman,” ucap Tito.
Tito mengemukakan bahwa dari total anggaran Pilkada Papua sebesar Rp 165 miliar, telah terealisasi Rp156 miliar untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu Rp 51,87 miliar, Polri Rp 30 miliar, dan TNI Rp 19,98 miliar.
Jenderal Purnawirawan Polri ini juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sarmi, yang telah menuntaskan dana hibah. Adapu penyaluran dana tersebut meliputi KPU sebesar Rp 48 miliar, Bawaslu Rp 26,18 miliar, Polri Rp 1 miliar, dan TNI Rp 1 miliar.
“Pak Pj Bupati Sarmi ini top juga, sudah dilunasi semuanya. Ada juga yang menjadi pekerjaan rumah yakni Kota Jayapura yang baru melunasi anggaran untuk TNI/Polri. KPU dan Bawaslu masih belum,” ungkap Tito.
Tito meminta pemerintah daerah dengan agar dapat melakukan rapat untuk mengejar daerah-daerah yang belum dapat melakukan pembayaran. Ia juga menyinggung Provinsi Papua Barat yang masih belum membayar pendanaan Pilkada sebesar Rp 120 miliar.
Sementara untuk wilayah Papua Tengah meliputi Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan mimika, sudah tuntas dibayarkan. “Hanya Kabupaten Paniai dan Nabire saja yang masih belum tuntas,” bebernya.
Untuk provinsi lain seperti Papua Pegunungan telah diambil alih oleh KPU RI kepada Menteri Keuangan. “Saya mohon atensinya bagi yang belum sesegera mungkin dapat dilunasi, ” tegas Tito.
Tito juga mengungkapkan adanya 3 wilayah yang menjadi hambatan dan menjadi catatan penting dalam pendanaan Pilkada. Ketiga wilayah tersebut meliputi Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari dan Yalimo.
“3 daerah ini anggarannya baru terealisasi 20 persen untuk KPU dan Bawaslu, juga TNI /Polri. Karena alasan masih menunggu dana transfer dari pusat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Tito mengemukakan daerah yang telah melaksanakan NPHD untuk wilayah se- Papua dengan jumlah anggaran KPU sebesar Rp 2,72 triliun. Sementara untuk anggaran Bawaslu jumlahnya Rp 8,84 miliar.
Tito menyebut hampir tidak ada pemerintah daerah yang belum merealisasi anggaran NPHD. Sementara pemda yang sudah merealisasi anggaran untuk KPU berjumlah 32 pemda dan Bawaslu 29 pemda.
Disisi lain, Pemda yang telah melakukan penyaluran dana pengamanan Pilkada buat TNI dengan alokasi NPHD Rp23,70 miliar, telah terealisasi Rp18,83 miliar untuk 11 pemda. Untuk Polri dari alokasi anggaran NPHD Rp 22,20 miliar dengan realisasi untuk 20 Pemda.*** (Imelda)
