KABARPAPUA.CO, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluruskan informasi yang berkembang di media sosial terkait pembentukan PT Mepa Holding Grup (PT MEPA) yang dikaitkan dengan kerja sama PT MIND ID dan pengelolaan tambang Blok Wabu. Pemerintah menegaskan, penyiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut merupakan agenda resmi penataan kelembagaan ekonomi daerah yang memiliki dasar hukum jelas sejak 2025.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You menyampaikan, pemberitaan bertajuk “PT MEPA Disiapkan Jadi Holding BUMD Papua Tengah” beserta narasi liar di media sosial yang menyebut “Meki Nawipa dan James Boray main rapih” harus ditempatkan secara proporsional agar tidak memicu spekulasi politik maupun dugaan permainan bisnis tanpa dasar.
“Pembentukan perusahaan daerah merupakan bagian dari agenda kelembagaan dan pembangunan ekonomi Papua Tengah, bukan ruang untuk membangun spekulasi politik maupun dugaan permainan bisnis tanpa dasar informasi yang jelas. PT MEPA hadir untuk kepentingan rakyat Papua Tengah, bukan kepentingan pribadi Gubernur Meki Nawipa atau kelompok tertentu,” kata Emanuel You dalam keterangan tertulisnya, Jumat 20 November 2026.
Emanuel memaparkan, data pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Papua Tengah membuktikan bahwa persiapan pembentukan PT MEPA sudah berjalan secara administratif sejak tahun lalu.
Pada 23 April 2025, Gubernur Papua Tengah telah menetapkan dua regulasi, yakni Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi mengenai Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 terkait Tim Penyusun Raperda Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.
Terkait narasi yang mengaitkan PT MEPA dengan PT MIND ID dalam pengelolaan Blok Wabu hingga membandingkannya dengan skema holding Freeport, Emanuel menegaskan hal itu tidak boleh dicampuradukkan dan diperlakukan sebagai keputusan bisnis yang sudah final.
“Narasi yang mengaitkan PT MEPA, PT MIND ID, dan Blok Wabu seolah-olah seluruh rangkaian kerja sama tersebut sudah menjadi satu keputusan bisnis yang pasti adalah diksi yang fiksi. Rencana kerja sama tidak sama dengan kontrak kerja sama, penjajakan investasi tidak sama dengan penetapan pengelola tambang, dan setiap kegiatan pertambangan wajib mengikuti ketentuan perizinan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah tetap terbuka terhadap kritik publik sepanjang disampaikan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan asumsi yang mengaburkan substansi pembangunan kemandirian ekonomi daerah.
“Papua Tengah tidak membutuhkan narasi yang membesar-besarkan dugaan, melainkan gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” Emanuel menambahkan. *** (Katharina)







