KABARPAPUA.CO, Serui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen mendukung penetapan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Menurut Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, 11 Raperda dalam Propemperda TA 2026 itu, diharapkan menjadi landasan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Benyamin melalui sambutan tertulisnya dalam Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen tentang Propemperda TA 2026, di Serui, Kamis, 19 November 2026.
Dalam sambutannya, Benyamin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Kepulauan Yapen yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan sejumlah Raperda masuk dalam Propemperda TA 2026.

Suasana Rapat Paripurna IV DPRK Kepulauan Yapen dalam rangka penetapan Propemperda TA 2026. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Menurut Benyamin, pengusulan 11 Raperda tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, administratif, kelembagaan, ekonomi maupun pembangunan daerah.
Seluruh usulan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pengusulan Raperda bukan sekadar memenuhi kewajiban formal pemerintah daerah, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan hukum dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dari aspek kebutuhan hukum, diperlukan regulasi yang jelas dan mengikat. Sementara dari aspek kebutuhan masyarakat, peraturan daerah harus mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat.
Benyamin juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dan bekerja sama dengan DPRK Kepulauan Yapen dalam membahas 11 Raperda tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai dalam sambutannya saat membuka rapat paripurna menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang terarah, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Ebzon, Propemperda TA 2026 merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap Raperda yang diusulkan harus memiliki urgensi, landasan hukum yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ebzon menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Yapen masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan regulasi berkualitas.
“Mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan potensi daerah, perlindungan masyarakat adat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” katanya.
Ebzon juga menekankan pentingnya sinergi, komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama antara DPRK dan pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Menurutnya, setiap usulan Raperda perlu dikaji secara cermat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat dilaksanakan secara efektif.

Anggota DPRK Kepulauan Yapen bersama peserta rapat mengikuti jalannya Rapat Paripurna IV. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Selain itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting agar Perda yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat.
Lebih lanjut, Ebzon mengajak seluruh anggota dewan dan pemerintah daerah mengedepankan semangat kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.
Ia berharap seluruh Raperda yang telah diusulkan dapat ditindaklanjuti melalui proses pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya Propemperda 2026, diharapkan pembentukan regulasi daerah dapat mendukung percepatan pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju, mandiri, unggul, sejahtera, dan berkeadilan.
Adapun 11 Raperda yang diusulkan masuk dalam Propemperda TA 2026 meliputi:
- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Berbasis Kemanusiaan dan Paternalisme Hukum yang Terjustifikasi.
- Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Pembentukan Propemperda.
- Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Raperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Kepulauan Yapen.
- Raperda tentang Penataan Pohon dan Tumbuhan untuk Pengamanan Jaringan Listrik.
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap PDAM.
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Yapem Maju Mandiri. ***(Ainun Faathirjal)







