Menu ✖

Mode Gelap

BISNIS · 7 Aug 2024 15:18 WIT

Salahgunakan BBM Subsidi, Pertamina Papua Maluku Blokir 1.967 Kendaraan


					Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir  nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan BBM Subsidi. (Pertamina) Perbesar

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan BBM Subsidi. (Pertamina)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir 1.967 nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, yakni Biosolar.

“Telah kami lakukan pemblokiran kepada 1.967 nomor polisi kendaraan konsumen Biosolar yang terdeteksi melakukan kecurangan,” ujar Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.

Edi menjelaskan pemblokiran karena adanya ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan dengan data yang ada di Korps Lalu Lintas Kepolisian. Berdasarkan penyebabnya, mayoritas nomor polisi konsumen Biosolar diblokir, karena memanipulasi dan penyalahgunaan data, termasuk penyalahgunaan QR Code serta modifikasi kendaraan.

Selain itu, pada saat melakukan pendaftaran, terdapat banyak pengguna yang terindikasi memalsukan identitas dengan mengedit dokumen dan foto yang hendak diunggah.

“Adanya penyalahgunaan data termasuk informasi-informasi yang terkait dengan temuan-temuan audit eksternal, seperti ketidaksesuaian data,” ujarnya.

Edi bilang, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah melaksanakan Program Subsidi Tepat untuk meminimalisir penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi. Pihaknya memastikan distribusi Biosolar yang termasuk dalam BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dengan transaksi menggunakan QR Code.

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku juga turut mengapresiasi aparat penegak hukum yang secara konsisten mengungkap dan menindak tegas penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami apresiasi pihak TNI dan Polri yang sudah bahu-membahu mengungkap kasus demi kasus penyelewengan BBM subsidi ini. Harapannya kami bisa bersama-sama segera menindak ke wilayah lainnya yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Edi memastikan pihaknya akan terus bersinergi dengan TNI dan Polri untuk mengawasi jalannya penyaluran BBM subsidi di wilayah Papua Maluku. Dimana kebanyakan modus operandi dengan menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga di atas penetapan pemerintah.

“Tentu Pertamina tidak dapat bertindak sendiri dalam memberantas hal tersebut, maka diperlukan sinergi bersama Polri dan TNI dalam upaya penindakan. Kami bersama APH semakin memperketat prosedur dengan mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM subsidi,” katanya. *** (Rilis)

Artikel ini telah dibaca 62 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Ketika Perempuan di Papua Terjerat Janji Manis Pinjol dan Investasi Bodong

16 November 2026 - 10:50 WIT

OJK: Tabungan Pelajar di Tanah Papua Tembus Rp695 Miliar

15 November 2026 - 23:37 WIT

Layani Nataru 2027 di Serui, PELNI Tambah KM Labobar dan KM Dobonsolo

13 November 2026 - 18:16 WIT

PLN Laporkan Infrastruktur Kelistrikan Nataru di Komisi IV DPR Papua

13 November 2026 - 07:56 WIT

Pelni Serui Informasikan Diskon Tiket Kapal 30 Persen untuk Periode Nataru 2027

12 November 2026 - 23:22 WIT

Sentuhan Hangat Srikandi PLN IP UBP Holtekamp Mencegah Stunting dan Menjaga Kesehatan

10 November 2026 - 11:39 WIT

Trending di BISNIS