KABARPAPUA.CO, Jakarta– Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah nama yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam kesempatan ini, Airlangga juga memperkenalkan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw yang sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, sebagai bakal calon gubernur Papua Barat.
“Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk gubernur,” kata Airlangga saat konferensi pers usai pembekalan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa 21 November 2023.
Di Provinsi Banten, Golkar akan mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.
“Sudah ada. Ya kalau untuk Banten di sini ada Ibu Airin sekaligus ketua TKD,” kata Airlangga
Kemudian di Jawa Barat, Golkar akan mengusung petahana Ridwan Kamil. Begitu juga di Jawa Timur, Golkar akan mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk periode keduanya.
“Kemudian Pak Ridwan Kamil di Jabar. Khofifah Jawa Timur,” kata Airlangga.
Sedangkan, untuk Pilgub DKI Jakarta, Golkar akan mengusung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang juga mantan Bupati Tangerang.
Kepemimpinan Paulus Waterpauw di Papua Barat
Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si. (lahir 25 Oktober 1963) merupakan seorang perwira tinggi Purnawirawan Polri. Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP sejak 21 Oktober 2021. Terhitung 12 Mei 2022 menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Pada 5 Oktober 2023 ini Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Kombes Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si memasuki purna tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Jenderal polisi berbintang tiga pertama asal Papua itu ditunjuk Presiden sebagai penjabat gubernur atau gubernur administrasi di Papua Barat kurun waktu 2022-2023.
Selama masa kepemimpinan yang singkat itu Waterpauw telah melakukan terobosan seperti capaian IPM Papua Barat yang pada tahun 2017 sebesar 62,99 persen meningkat menjadi 65,89 persen pada tahun 2022, rata-rata meningkat 0,8 persen per tahun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 221,136 orang kini menurun 7,038 orang pada tahun 2023 menjadi 214,098 orang.
Program stunting
Program stunting berdasarkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGM) Dinas Kesehatan Papua Barat menunjukkan, dari 544 dari 2659 balita stunting dinyatakan sembuh dengan tingkat keberhasilan 20,46 persen. Angka prevalensi stunting Papua Barat menurun hingga 15,53 persen pada September 2023.
Capaian ini melampaui target nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yakni 17 persen pada tahun 2023. Hal ini sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 30 persen. Penurunan ini digenjot dengan kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak balita. Perlu ditambahkan, untuk meningkatkan upaya penurunan stunting telah dibentuk Tim Satgas Penanganan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Selain itu perbaikan infrastruktur pendukung pada pemukiman masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat, tidak ketinggalan inovasi sistem informasi sebagai sarana validasi data untuk intervensi kebijakan yang tepat. Sistem digitalisasi data yang saat ini menjadi nadi dalam rangka proses pengambilan keputusan patut diacungi jempol.
Tidak ketinggalan bersama DPR Papua Barat menyelesaikan 21 Perdasus dan Perdasi sesuai amanat PP 106 dan 107 tahun 2021 sebagai konsekuensi perubahan UU Otsus (UU No 21/2001) menjadi UU No 2/2021.
Selanjutnya, ada 9 program nasional yang sukses dikerjakan oleh Pemerintah Papua Barat yaitu perpanjangan runway bandara Rendani, jalan lingkar Manokwari, pembangunan Pasar Sanggeng, rehabilitasi Lapangan Borasi, pemanfaatan base phone Papua 2021, renovasi GOR Sanggeng, dan Stadion Sanggeng. Perbaikan latihan kerja reformasi birokrasi stungting dan kemiskinan ekstrem. Kemajuan lain adalah angka indeks daya saing daerah meningkat dari 1,87 persen pada tahun 2021 menjadi 2,92 persen pada tahun 2022.
Sebagai ketua Asosiasi Gubernur Seluruh Tanah Papua, Papua Barat didaulat sebagai Ketua Forum Sentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 26-27 September 2023 yang berhasil menelorkan Kesepakatan Manokwari.
Lagi-lagi Penjabat Gubernur Papua memperoleh penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penghargaan dari pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi di awal 2022. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 terkait kebijakan perlindungan kekayaan intelektual (HAKI).
Dari luar negeri ia meraih penghargaan Global Gold Blue Park dari Marine Conservation Institute tahun 2022 bersama pemerintah pusat dan Pemda Kabupaten Raja Ampat (Provinsi Papua Barat Daya). Masih ada lagi beberapa penghargaan seperti Jamsostek (2022), Menko Perekonomian (2022) terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Juga Annual Meeting Governor Jimat and Forest Task Force (Gugus Tugas Para Gubernur untuk Iklim dan Perlindungan Hutan Tropis) pada Februari lalu di Meksiko. Kemudian penghargaan dari Wakil Presiden Tahun 2023 terkait upaya universal health coverage (UHC) melalui pemberian jaminan kesehatan masyarakat. *** (Rilis)
