Menu ✖

Mode Gelap

KABAR JAYAWIJAYA · 17 Nov 2026 14:17 WIT

Mantan Sekda Jayawijaya Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara


					Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono. Foto: Stefanus Tarsi/KabarPapua.co Perbesar

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono. Foto: Stefanus Tarsi/KabarPapua.co

KABARPAPUA.CO, Wamena– Mantan Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus  korupsi pembangunan jalan lingkar Wamena.

Terdakwa juga dikenai denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 180 hari apabila tidak membayar denda tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono menyampaikan keputusan sidang ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor di Kota Jayapura pada Senin, 16 November 2026.

Ahmad menjelaskan, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap terhadap putusan majelis hakim. Apabila terdakwa menerima putusan tersebut, jaksa penuntut umum akan segera melaksanakan eksekusi dengan memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

Namun, apabila terdakwa mengajukan banding, proses hukum akan berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Setelah putusan banding, terdakwa juga masih memiliki hak mengajukan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika terdakwa atau penasihat hukumnya menerima putusan, berarti langsung kami eksekusi. Namun, kalau mengajukan banding, prosesnya masih panjang lagi,” ujar Ahmad.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, “Terdakwa harus menjalani pidana pengganti selama 180 hari.”

Dalam perkara tersebut, Thony tidak dikenai kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Menurut Ahmad, hal itu didasarkan pada hasil penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dari hasil pemeriksaan perkara, tidak ditemukan aliran uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati Thony. Karena itu, jaksa tidak menuntut uang pengganti terhadap terdakwa.

Ia menjelaskan, tuntutan uang pengganti dalam perkara korupsi ditujukan kepada pihak yang terbukti menikmati hasil tindak pidana. Besarannya disesuaikan dengan jumlah uang atau keuntungan yang diterima oleh terdakwa.

Ahmad menambahkan, apabila terdakwa terbukti menikmati hasil korupsi, jaksa dapat menuntut pengembalian uang sesuai nilai yang diterima. Jika tidak dikembalikan, terdapat ketentuan pidana pengganti sesuai putusan pengadilan.

Sementara itu, terkait kemungkinan pemberhentian Thony sebagai aparatur sipil negara (ASN), menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Penjelasan mengenai status kepegawaiannya dapat dimintakan kepada badan kepegawaian daerah.” Kata Ahmad. *** (Stefanus Tarsi)

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Jaga Keamanan, Kepala Suku Jayawijaya Ajak Warga Keerom Waspadai Provokasi

17 November 2026 - 22:00 WIT

Sinergi DPRP dan Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketahanan Energi Nataru di Papua

17 November 2026 - 21:49 WIT

Cegah Kenakalan Remaja, Polres Yapen Rangkul Pelajar SMK YPK Penabur

16 November 2026 - 22:35 WIT

Jalin Kebersamaan, Prajurit Yonif TP 909/KRP Ibadah Bersama Jemaat GKI Maranatha Kamanap

16 November 2026 - 22:22 WIT

Tiga Pejabat Utama di Polres Kepulauan Yapen Resmi Berganti

16 November 2026 - 22:07 WIT

Sinergi Pemda Yapen dan Polri Pulihkan Aktivitas SMP YAPIS Serui

16 November 2026 - 21:50 WIT

Trending di KABAR KEPULAUAN YAPEN