Menu ✖

Mode Gelap

PUBLIK · 4 Sep 2024 22:42 WIT

Ketika Pasien Cuci Darah Mengadu ke DPR Papua


					DPR Papua audiensi bersama RSUD Jayapura soal keluhan pasien cuci darah, Rabu 4 September 2024. (KabarPapua.co/Imelda) Perbesar

DPR Papua audiensi bersama RSUD Jayapura soal keluhan pasien cuci darah, Rabu 4 September 2024. (KabarPapua.co/Imelda)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menggelar audiensi bersama pihak RSUD Jayapura, Rabu 4 September 2024. Audiensi menindaklanjuti aksi demo pasien RSUD Jayapura pada Selasa kemarin.

Selain RSUD Jayapura, DPR Papua juga mengundang pimpinan perusahaan penyedia jasa barang farmasi. Dalam audiensi membahas cairan cuci darah hingga honor tenaga medis atau kesehatan (nakes).

“Pertemuan hari ini, adalah tindak lanjut pertemuan dengan para pasien cuci darah yang datang ke DPR Papua. Mereka mengeluh bahwa cairan yang biasanya digunakan untuk mencuci darah itu kekurangan stok,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.

Jhony memastikan RSUD Jayapura dapat melayani pasien cuci darah. Hal ini karena regen untuk pasien cuci darah sudah tersedia di rumah sakit.

“Jadi sesuai dengan janji saya kepada keluarga pasien, besok pagi reagennya sudah ada dan sudah bisa cuci darah. Tidak bisa tunda – tunda, karena ini soal nyawa,” ujarnya.

Dalam audiensi, kata Jhony, DPR Papua mendapatkan data bahwa perencanaan di RSUD Jayapura tidak tepat, dan terdapat kesalahpahaman di dalam manajemen. Dimana regen yang seharusnya ada untuk melakukan tes urine, malah tidak tersedia.

“Setelah kami lakukan inspeksi mendadak di ruang pencuci darah, memang betul regennya tidak ada,” katanya.

Jhony juga mengemukakan bahwa dari hasil rapat telah mendapatkan data bahwa ada dana APBD untuk RSUD Jayapura senilai Rp 24 Miliar, tetapi juga ada dana BPJS.

“Dengan adanya penambahan uang senilai Rp 24 miliar,  seharusnya menjadi prioritas 2 hal utama pertama.  Dimana setiap masyarakat yang berobat, namun tidak memiliki BPJS kesehatan harus dibantu, terutama orang asli Papua (OAP),” ucapnya.

Sementara prioritas kedua adalah soal penyelesaian honor bagi tenaga medis. “Karena sampai saat ini gaji atau honor belum diselesaikan dan juga untuk obat-obatan,”Jelasnya. *** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 94 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Warga Holtekamp Jadi Pionir Kampung Tanggap Bencana di Papua

13 November 2026 - 06:53 WIT

Dinsos Yapen Verifikasi Faktual Kepesertaan BPJS Kesehatan

12 November 2026 - 21:34 WIT

Aksi Nyata Tekan Stunting di Papua Selatan, PLN Raih Gold GENTING Collaboration Summit 2026

9 November 2026 - 13:57 WIT

Matahari Buatan Manase Menjadi Energi untuk Nelayan Kampung Kanaki

6 November 2026 - 22:43 WIT

Mudahkan Pelayanan, Beranda Imigrasi Hadir di Entrop Jayapura

28 October 2026 - 22:28 WIT

Deklarasi Pemuda Keerom Menjaga Papua Damai

28 October 2026 - 20:42 WIT

Trending di PUBLIK