KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Tim Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura berhasil menangkap 8 warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini (PNG), yang masuk ke Papua, Indonesia secara ilegal.
“Pengamanan itu dilakukan di salah satu hotel di Kota Jayapura, tempat para WNA itu menginap pada Sabtu, 17 Mei 2025 lalu,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Sutejo saat melakukan siaran pers ke media di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut Sutejo, para WNA yang diamankan adalah Adrian Lohumbo, Jeremiah Tillau, Amstrong Kupe, Nimbaken Tibli, Carmen Nikengu, Sara Kari, Melchior Meno, dan Derolyne Yigrin. “Setelah diamankan, mereka langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Jayapura untuk pemeriksaan dokumen dan legalitas keberadaan mereka,” katanya.
Hasil pemeriksaan, kata Sutejo, sebagian dari mereka memasuki Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi resmi. Sebanyak lima orang, yakni Amstrong Kupe, Nimbaken Tibli, Sara Kari, Melchior Meno, dan Derolyne Yigrin, tak memiliki dokumen keimigrasian apa pun. “Mereka masuk melalui jalur tikus di perbatasan RI-PNG di wilayah Skouw,” katanya.
Sedangkan untuk Adrian Lohumbo, menurut Sutejo, sebelumnya sempat masuk dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Dinas, kembali masuk ke Indonesia pada 16 Mei 2025 dengan asumsi bahwa izin tinggalnya masih berlaku. Namun, tak memiliki visa atau izin tinggal.
Sutejo mengatakan, untuk Jeremiah Tillau masuk secara resmi menggunakan Visa on Arrival dan telah dipulangkan ke PNG karena tidak ditemukan pelanggaran. Terus, Carmen Nikengu memiliki Traditional Border Card (TBC), tapi tetap masuk lewat jalur ilegal tanpa melapor ke petugas imigrasi.
“Saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap para WNA ini masih berlangsung,guna menentukan langkah hukum berikutnya,” jelas Sutejo.
Menurut Sutejo, penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperketat pengawasan terhadap pelintas batas negara dan memastikan setiap orang asing mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.
“Dengan langkah ini, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kedaulatan perbatasan dan menindak tegas pelanggaran keimigrasian,” terang Sutejo. ***(Imelda)
