KABARPAPUA.CO, Kaimana – Blok Bobara adalah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) di perairan laut dalam (ultra-deepwater) yang terletak di Papua Barat, mencakup wilayah perairan Buruway, Kabupaten Kaimana hingga sekitar Pulau Adi.
Blok Bobara belum beroperasi penuh, masih tahap persiapan ekplorasi. Di Kabupaten Kaimana, nama Blok Bobara kini sering disebut-sebut. Di warung kopi, di kantor, hingga di grup aplikasi WhatsApp, orang membicarakannya dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang penuh harap, ada pula yang menyimpan cemas.
Wajar saja. Bagi banyak warga, rencana masuknya perusahan pengeboran yang sedang berlangsung itu terasa seperti janji akan masa depan yang lebih baik. Lapangan kerja, usaha lokal yang ikut tumbuh, dan Kaimana yang semakin maju.
Namun, seorang narasumber yang cukup memahami dunia pertambangan migas di wilayah tanah Papua, yang meminta namanya tidak ditulis lengkap, yakni hanya inisial DH mengajak kita untuk melihatnya dengan lebih tenang.
“Yang sedang berjalan di Bobara itu masih eksplorasi, bukan produksi,” kata DH, yang juga dikenal sebagai pemerhati pertambangan migas di tanah Papua.
DH menjelaskan, eksplorasi itu ibarat mencari tahu. Para ahli sedang berusaha menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah di dalam lapisan yang jauh di bawah permukaan laut itu, benar-benar tersimpan minyak atau gas yang bisa dikembangkan?
“Jadi belum ada jaminan. Bisa saja ditemukan, bisa saja tidak cukup layak untuk dilanjutkan. Itu hal yang biasa dalam dunia eksplorasi,” ujarnya.
Kegiatan ini sendiri, kata dia, adalah bagian dari upaya negara untuk menjaga ketahanan energi. Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional mencapai satu juta barel per hari pada tahun 2030. Dan Kaimana, lewat Blok Bobara, menjadi salah satu harapan dalam upaya itu.
Setelah pengeboran selesai, ceritanya belum berakhir. Data geologi dan hasil pengujian sumur akan dipelajari satu per satu. Diperkirakan cadangannya, dinilai kelayakan teknisnya, dihitung keekonomiannya, ditimbang risiko dan dampak lingkungannya.
“Baru di situ ditentukan, lanjut atau berhenti. Istilahnya go atau no-go,” kata narasumber itu. Artinya, keberhasilan dalam pengeboran eksplorasi bukan berarti besok lusa Bobara langsung menjadi lapangan produksi.
Saat Warga Boleh Bicara Lebih Banyak
Lalu, kapan masyarakat bisa benar-benar terlibat? Menurut narasumber tersebut, jika hasilnya dinilai layak, barulah masuk ke tahap perencanaan pengembangan lapangan atau yang disebut Plan of Development (PoD).
Di tahap ini, kata DH, akan ada kajian teknis, ada Front-End Engineering Design (FEED), dan ada penyusunan AMDAL. “Di AMDAL inilah suara masyarakat paling dibutuhkan,” ujarnya.
Masyarakat lokal, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua pihak yang berkepentingan, kata dia, perlu diberi ruang untuk bercerita. Tentang apa yang mereka harapkan, apa yang mereka khawatirkan, dan apa yang mereka anggap penting untuk dijaga.
Setelah semua aspek dinilai memenuhi ketentuan, barulah ada keputusan besar yang disebut Final Investment Decision (FID). Keputusan itulah yang nantinya menentukan apakah proyek benar-benar melangkah ke tahap produksi.
Milik Negara, Tapi Rakyat Tidak Boleh Ditinggalkan
Ia juga mengingatkan satu hal yang sering terlupa. Minyak dan gas bumi adalah kekayaan yang dikuasai negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Karena itu, pengelolaan Blok Bobara tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia harus mengikuti aturan main nasional, termasuk ketentuan SKK Migas, pedoman pengadaan barang dan jasa melalui PTK 007, serta aturan daerah tentang dana bagi hasil migas, sepanjang berlaku di wilayah ini.
Soal pengusaha lokal, narasumber itu memahami betul harapan warga Kaimana. “Siapa yang tak ingin ikut terlibat? Siapa yang tak ingin usaha di kampung sendiri ikut tumbuh?” katanya dengan nada bertanya.
Hanya saja, ia mengingatkan, dunia migas punya tata cara sendiri. Semua proses pengadaan harus mengikuti aturan SKK Migas, termasuk PTK 007. Bukan lewat penunjukan langsung, bukan pula lewat tuntutan yang mengabaikan prosedur.
“Yang perlu disiapkan dari sekarang itu kapasitasnya. Kompetensinya, administrasinya, teknisnya. Supaya ketika peluang itu datang, pengusaha Kaimana benar-benar siap dan bisa bersaing secara sehat, profesional, dan transparan,” ujarnya.
Di akhir perbincangan, ia menitipkan pesan agar masyarakat tak perlu terburu-buru membayangkan bahwa eksplorasi ini pasti akan langsung berubah menjadi produksi dan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Sebaliknya, masyarakat juga tak perlu larut dalam kekhawatiran yang bersumber dari informasi yang belum tentu benar.
“Pada akhirnya, Blok Bobara bukan hanya soal menemukan minyak dan gas. Ini soal bagaimana sumber daya alam dikelola dengan tanggung jawab, transparan, dan adil,” katanya.***(Yosias Wambrauw)







