KABARPAPUA.CO, Makassar – Suara deru ombak Kepulauan Biak Numfor menyimpan potensi bahari yang luar biasa. Wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, kini menjadi pusat perhatian baru setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua memilihnya sebagai kabupaten percontohan dalam program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED).
Di balik hamparan perairan biru tersebut, tersimpan asa untuk mengangkat taraf hidup para nelayan lokal melalui pendekatan ekonomi biru dan inklusi keuangan.
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Viktorinus Donny Vika Permana memaparkan, Biak dikenal dengan suplai ikan tuna, cakalang, dan tongkol yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Namun, tantangan terbesar masyarakat pesisir bukan hanya pada hasil tangkapan, melainkan bagaimana mengelola risiko dan hasil kerja keras mereka,” kata Donny, saat pemaparan pada media gathering OJK Papua di Makassar, Kamis malam, 12 November 2026.
Bagi seorang nelayan, lautan adalah tempat mencari nafkah sekaligus medan penuh risiko tinggi yang mengancam keselamatan nyawa. Berangkat dari kerentanan ini, OJK memperkenalkan instrumen perlindungan dasar. Masyarakat dikenalkan pada pentingnya menabung, berinvestasi, dan proteksi asuransi.
“Yang namanya masyarakat bisa sejahtera itu, adalah masyarakat yang mengenal saving, investasi, dan proteksi. Mulai dari asuransi. Jadi, jika pergi melaut, para nelayan sudah memiliki asuransi jiwa. Nelayan juga berpotensi tinggi kehilangan nyawa saat bekerja, sehingga kami mengalihkan risikonya melalui BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.
Perubahan pola hidup ini ditopang pula Kartu KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kartu ini berfungsi sebagai instrumen vital untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran kepada nelayan yang membutuhkan.
Tidak berhenti pada perlindungan kerja, rantai ekonomi keluarga nelayan turut disentuh. Selama ini, hasil tangkapan kerap jatuh ke tangan tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan.
“Melalui program ini, hasil tangkapan diarahkan melalui koperasi yang berfungsi mengendalikan harga dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi kesejahteraan anggota, sebelum akhirnya dipasarkan kepada offtaker,” katanya.
Offtaker adalah individu, perusahaan, BUMN, koperasi, atau lembaga) yang berkomitmen untuk membeli atau menyerap seluruh maupun sebagian besar hasil produksi dari produsen (seperti petani, peternak, nelayan, atau kelompok tani) berdasarkan kesepakatan atau kontrak tertentu.
Pendekatan ini juga memperluas peluang ekonomi keluarga. Ikan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan didiversifikasi menjadi produk bernilai tambah seperti abon atau ikan kemasan kaleng.
“Maka, pembagian peran pun terbentuk alami yakni sang suami berangkat melaut mencari ikan, sementara sang istri mengolah hasilnya di rumah,” jelasnya.
Dalam mengawal ekosistem ini, OJK tidak berjalan sendiri. Mereka merangkul akademisi Universitas Cenderawasih untuk meminta arahan dan masukan, serta berkoordinasi dengan pihak offtaker dan Ulam Laut, demi memastikan kualitas tangkapan nelayan Biak memenuhi standar layak ekspor. ***(Katharina)







