KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua, Roberthus Yewen berkomitmen menyelaraskan gerak organisasi dengan arah kebijakan Sinode Keuskupan Jayapura yang sedang berlangsung sejak 2 – 8 Februari 2026.
Roberth bilang, pelayanan Gereja Katolik harus nyata dirasakan oleh mereka yang selama ini kurang terjangkau. Hal ini mencakup pelayanan iman dan penguatan kapasitas bagi umat miskin dan terlantar, yatim piatu, kelompok disabilitas (difabel). “Fokus utama yang digaungkan adalah bagaimana menghadirkan Gereja di tengah umat hingga wilayah pelosok terpencil,” katanya, ditemui kabarpapua, Selasa 3 Februari 2026.
Termasuk isu HAM, kemanusiaan, dan perdamaian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari misi Gereja. “Pemuda Katolik mendukung penuh sikap tegas hierarki Keuskupan Jayapura yang mengedepankan dialog sebagai solusi utama,” katanya.
Pemuda Katolik yakin dengan dialog bisa memetakan akar masalah dan menemukan penyelesaian yang tepat agar kehidupan di Papua tetap aman dan damai. “Pemuda Katolik siap memberi ruang bagi kaum muda untuk terjun langsung membantu umat,” ujarnya.
Sementara itu, Pastor Stasi Gereja Hati Kudus Yesus Koya Tengah, RD Yohanes Jonga, Pr yang juga dikenal sebagai tokoh kemanusiaan di tanah Papua memastikan gelaran Sinode Keuskupan Jayapura bukan sekadar agenda rutin gereja, melainkan momentum krusial bagi masa depan masyarakat Papua.
Pastor John Jonga menyoroti realitas yang dihadapi umat di akar rumput. Menurutnya, meski masyarakat Papua hidup sangat dekat dengan alam dan hutan, tantangan untuk bertahan hidup di atas tanah sendiri justru semakin berat.
“Sinode ini adalah kesempatan emas untuk melihat kondisi umat secara jujur. Mereka dekat dengan alam, tapi kini semakin sulit menghadapinya,”katanya.
Ia mendorong agar Sinode menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-hak dasar mereka demi keberlangsungan generasi mendatang.
“Sinode ini mampu memfasilitasi suara umat terkait isu lingkungan dan ruang hidup, maka masyarakat Papua tidak akan lagi merasa terasing di tanahnya sendiri. Gereja diharapkan hadir sebagai pendamping yang nyata dalam menjaga kedaulatan masyarakat atas hutan dan air mereka.
Sementara itu, Ketua Sinode Keuskupan Jayapura, Elpius Hugi mengapresiasi Pemprov Papua dalam keterlibatan sinode. “Bapak Uskup dan Pak Gubernur sudah bertemu dan pak Gubernur merespons baik kegiatan yang berlangsung,” katanya.
Elpius yang juga Kepala Biro dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua menjelaskan gereja adalah mitra pemerintah dan gereja membantu pemerintah mendukung semua visi misi gubernur lima tahun ke depan.
Sinode Keuskupan Jayapura 2026 akan berlangsung pada 2–8 Februari 2026 dan dihadiri sekitar 300 delegasi yang terdiri dari para imam, pimpinan kongregasi, biarawan dan biarawati, serta perwakilan umat awam dari seluruh wilayah Keuskupan Jayapura.
Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You saat pembukaan Sinode menyampaikan Keuskupan Jayapura menargetkan tiga hal utama – pembaruan visi dan misi Gereja dengan arah “Gereja Misioner yang mandiri, partisipatif, solider, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.
“Sinode digelar sebagai respons atas realitas Papua yang kompleks, mulai dari konflik sosial, kekerasan, kemiskinan struktural, hingga kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat,” katanya. *** (Katharina)
