KABARPAPUA.CO, Kaimana – Salah satu kelompok usaha perempuan Papua yang memproduksi kain tenun dan keripik ikan di Kampung Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat meminta untuk diberikan bantuan rumah produksi.
Usulan itu disampaikan kepada Rita Teurupun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) saat dirinya melakukan reses ke kampung tersebut pada Senin, 3 November 2025.
Salah satu perwakilan dari kelompok usaha ini menyebut, produksi mereka telah dikirim ke Manokwari, bahkan Jakarta, hanya saja mereka belum memiliki rumah produksi yang memadai untuk menjalankan usaha.
Terkait hal ini, Rita Teurupun kepada kabarpapua.co mengaku jika dirinya akan berupaya maksimal untuk meneruskan aspirasi tersebut melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRPB. Apalagi ini untuk usaha dari perempuan asli Papua.
“Dari informasi yang saya dapat, mereka punya bahan tenun sudah di bawah ke Manokwari dan Jakarta tanpa dibiayai pemerintah daerah, maupun provinsi. Sehingga mereka minta di saya untuk bantu sampaikan terkait bantuan rumah produksi,” jelas Rita.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku bangga karena usaha ini dikelola oleh mama-mama (ibu) asli Papua yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi kain tenun dan keripik ikan di Kaimana.
“Saya tidak menjanjikan, tetapi saya akan berupaya maksimal untuk melanjutkan aspirasi mereka. Kalau ini untuk masyarakat Papua, maka saya akan bejuang juga lewat dana otonomi khusus,” sebutnya.
Selain usulan tentang rumah produksi, kata Rita, masyarakat Kampung Coa juga meminta bantuan mesin Jhonson 15 PK dan Perahu Viber, yang nantinya akan digunakan secara bergantian oleh lima kelompok nelayan yang ada di kampung ini.
Permintaan lain yang juga disampaikan adalah terkait bantuan rehab rumah penduduk. Namun hal ini menurut Rita, akan dicek lagi di pemerintah provinsi, apakah memang ada program maupun anggaran yang diperuntukan untuk rehab bangunan rumah penduduk atau tidak.
“Saya di provinsi belum tahu, apakah ada dananya atau tidak. Tapi setelah kembali nanti, saya akan komunikasi dengan dinas perumahan. Apabila ada dana yang bisa menunjang perbaikan rumah masyarakat, maka aspirasi ini akan saya upaya akomodirkan dalam pokir DPRPB,” tutupnya. ***(Yosias Wambauw)
