KABARPAPUA.CO, Nabire – Mengantisipasi maraknya kembali kasus Covid 19, Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah mengimbau masyarakat agar selalu waspada, terkait kemungkinan Covid 19 kembali masuk ke Indonesia, termasuk ke wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah, Dokter Agus, M.Kes, CH, Med.CHt, menjelaskan, perkembangan kasus Covid 19 yang meningkat di berbagai negara Asia adalah varian MB.1.1, merupakan varian baru Covid 19 yang saat ini mendominasi di Indonesia.
“Varian baru Covid 19 ini memiliki gejala yang relatif ringan dibandingkan varian sebelumnya. Gejalanya mirip dengan flu biasa, seperti batuk, pilek, sakit kepala, dan demam,” jelas Agus melalui daring, Senin, 9 Juni 2025.
Menurut Agus, meski tingkat keparahan dan penularannya lebih rendah, tapi pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatandan vaksinasi.
Selain itu, penting tetap jaga daya tahan tubuh menerapkan pola hidup sehat seperti dianjurkan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). “Walau hingga saat ini belum ditemukan varian baru itu di Papua Tengah, tapi kewaspadaan jadi prioritas utama, guna cegah penyebaran lebih lanjut,” terangnya.
Terkait hal tersebut, kata Agus, pihaknya mengambil langkah-langkah seperti penguatan surveilans, peningkatan kapasitas kesehatan, koordinasi dan sosialisasi. Juga imbauan dengan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus.
Guna menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus, kata Agus, maka disiplin dalam protokol kesehatan, seperti penggunaan masker di tempat ramai dan transportasi umum. Juga segera melakukan tes Covid 19 apabila mengalami gejala.
“Terus, melengkapi vaksinasi, termasuk booster untuk meningkatkan perlindungan terhadap varian baru. Serta menghindari kerumunan yang tidak diperlukan, guna mengurangi risiko penularan. Lalu pantau informasi resmi melalui situs web dinas kesehatan kabupaten dan provinsi,” jelas Agus. ***(Siaran Pers)
