KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sejumlah tokoh dari Papua telah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Selasa, 15 Agustus 2017. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut memenuhi undangan Presiden RI Jokowi melalui Sekretaris Negara beberapa hari sebelumnya.
Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya didaulat sebagai juru bicara dalam pertemuan para tokoh tersebut. Neles menyampaikan, pengembangan sumber daya manusia seperti apa yang harus dilakukan agar orang Papua siap menikmati pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan.
“Kami sebut ini dialog sektoral, artinya dialog sektor pembangunan sumber daya manusia orang Papua, dimana dalam dialog itu hadir pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota serta lembaga keagamaan dan masyarakat adat untuk diskusi bersama,” jelas Neles di Kota Jayapura, Selasa, 22 Agustus 2017.
Neles juga mengatakan, tanpa diskusi bersama yang melibatkan pihak tersebut, maka infrastruktur bisa dilaksanakan, tapi masyarakat akan terlambat menikmatinya.
“Kami juga menekankan pentingnya dialog sektoral bidang pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota serta lembaga masyarakat yang mengurus pendidikan dikumpulkan bersama membahas pembangunan yang ada dan menyelesaikan persoalan yang ada,” jelas Neles.
Dengan menganalisa bersama, kata Neles, masalah pendidikan di tanah Papua akan menjadi tanggung jawab semua pihak. “Model inilah yang kami dorong ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi,” katanya.
Selain itu, kata Neles, pihaknya bersama yang lain juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait kekerasan negara di Papua yang sering terjadi. Terakhir yang terjadi kasus di Kabupaten Deiyai. “Kasus ini apakah kami perdebatkan atau diskusikan, apakah masuk kategori pelanggaran HAM atau tidak. Disebut kekerasan negara karena pelakunya aparatur negara,” katanya.
Namun, kata Neles, pihaknya mempertanyakan pencopotan jabatan bagi pelaku kekerasan itu apakah akan menghentikan dan mencegah tidak lagi terjadi kekerasan negara di tanah Papua? “Selama faktor penyebab kekerasan yang terjadi tak ditemukan solusinya, mungkin kekerasan akan muncul terus. Makanya perlu diskusi bersama,” jelasnya. ***(Syahriah)
