KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Tokoh adat Papua, Ramses Ohee mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, guna mencegah korupsi yang lebih meluas akan penggunaan dana ini. Mengingat per tahunnya pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp1 triliun untuk pembangunan di tanah Papua.
“KPK harus turun ke Papua, agar tahu siapa yang benar dan salah. Sejak diberlakukan Otsus di Papua dan Papua Barat, saya yakin masyarakat Papua belum sejahtera,” kata Ramses di kediamannya, Senin, 29 Februari 2016.
Dirinya juga tak menyetujui adanya 100 orang yang mengatasnamakan Pemuda Adat Papua yang berencana melakukan unjuk rasa pengembalian dana Otsus dan penutupan PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, unjuk rasa pengembalian Otsus ini dipicu dengan ketidak-puasan dan jebakan hukum yang mengakibatkan banyak kepala daerah dipenjara karena dana Otsus ini.
“Dana Otsus yang bakal dikembalikan pemerintah Provinsi Papua sebanyak Rp 100 milyar melalui DPRP. Dana ini sudah dipakai dan karena pemakaiannya itu sudah disalahkan dan merasa terintimidasi,” ujarnya.
Dirinya mengklaim, keberangkatan 100 orang ini diduga didanai pemerintah Provinsi Papua. Sebab, tidak mungkin swasta memfasilitasi kepergian 100 orang ini.
“Kami punya dana Otsus ada di Provinsi Papua, jadi yang tangani ini tentu saja dari pemerintah Provinsi Papua. Saya juga meminta Kapolda Papua, untuk menelusuri dana keberangkatan 100 orang yang berencana melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden di Jakarta. MRP harus bertanggungjawab atas keberangkatan anak-anak Papua ini,” ucapnya.
Menurut Ramses, keberangkatan para pengunjukrasa ini juga tak berkoordinasi dengan elemen adat di Papua dan tidak adanya kejelasan untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya 100 orang yang mengatasnamakan Pemuda Adat Papua secara bertahap menuju ke Jakarta untuk melakukan unjukrasa. Pemuda Adat Papua ini dibawah pimpinan Decky Ovide. ***(Ramah)
