KABARPAPUA.CO, Sentani – Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Mathius Awoitauw merespon ramainya pemberitaan mengenai nasib mahasiswa Papua penerima beasiswa di luar negeri yang tidak jelas, karena masalah pembiayaan.
Menurut mantan Bupati Jayapura ini, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus segera mencari solusi, bukan saling melempar tanggung jawab. Menurut Mathius, pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri adalah perintah Undang-Undang Otsus.
Untuk itu, pemerintah pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri ini.
“Persoalan ini tidak bisa dijawab dengan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah pusat kami dorong agar segera intervensi, carikan solusi. Tugas pemerintah adalah hadirkan solusi, bukan mencari alasan pembenar atau membela diri,” ucapnya kepada wartawan, Sabtu 23 Desember 2023.
Menurut dia, apa yang terjadi dengan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri ini adalah pertanda tata kelola anggaran yang buruk. Apalagi pembiayaan beasiswa ini sudah ada sebelum terjadi pemekaran provinsi.
“Makanya kami dorong periksa pejabat terkait yang mengurus ini. Jangan lupa pemerintah pusat segera carikan solusi di tengah kebuntuan saat ini yang memberikan jaminan anak-anak ini tetap bisa berkuliah dengan aman dan tenang,” tegas Mathius.
Mathius menyebut, beasiswa mahasiswa Papua keluar negeri merupakan program baik. Hal ini sebagai bagian dari upaya mengimplementasikan UU Otsus yaitu pengembangan sumber daya manusia anak-anak Papua.
Ia pun menilai sangat tidak tepat jika mahasiswa justru yang menjadi korban dari kelalaian tata kelola pemerintah. “Hal penting sekali lagi saat ini. Bukan cari kambing hitam siapa yang salah, tetapi solusi dan jaminkan anak-anak ini tetap bisa berkuliah sampai selesai dan tidak terkendala masalah biaya,” tukas Mathius.
Terpisah, orang tua perwakilan mahasiswa, John Reba mendesak pemerintah untuk segera memberikan jaminan keberlangsungan biaya pendidikan anak-anak mereka di luar negeri.
Desakan ini disampaikan John bersamaan dengan aksi mereka menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua terkait persoalan ini. Mereka bersikeras akan bertahan hingga ada kejelasan dari pemerintah.
“Jika pemerintah tidak punya uang, maka bubarkan saja pemerintahnya. Kami akan duduk di kantor ini sampai ada jaminan solusi jelas dari pemerintah. Bahkan kami tidak apa-apa rayakan Natal di sini, sampai tahun baru pun kami akan tetap di sini, menunggu ada kejelasan solusi atas masalah ini,” pungkas John. *** (Alan Youwe)
