KABARPAPUA.CO, Ilaga- Para Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak unjuk rasa menanggapi dibukanya formasi CPNS 2024. Pendemo yang menamakan Forum Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) bersama seluruh Pencaker Kabupaten Puncak,terdiri atas KNPI, FP3, GAMKI, AMKI, dan Pemuda Katolik.
Dalam aksinya, pendemo melakukan aksi keliling Kota Ilaga berorasi hingga berakhir di halaman Kantor Bupati Puncak.
Pendemo diterima oleh Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni,S.Sos, didampingi oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Puncak, di Halaman Kantor Bupati Puncak Senin, 26 Agustus 2024.
Dalam orasinya, para pencaker menyuarakan 5 poin yakni:
- Pencaker berharap formasi CPNS Puncak Tahun 2024 100 persen Orang Asli Papua (OAP).
- Adanya penambahan kuota Formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 sembilan ke 1000.
- Penjabat Bupati Puncak, BKD Puncak dan DPRD Puncak untuk segera berkoordinasi ke KEMENPAN RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk penambahan kuota CPNS 2024.
- Pencaker meminta BKD Kabupaten Puncak untuk dapat melibatkan tim pencaker dalam seleksi CPNS 2024.
- Pencaker meminta bantuan ketersediaan jaringan Internet untuk proses pendaftaran CPNS Kabupaten Puncak 2024.
Unjuk rasa pencaker di Kabupaten Puncak. Foto: Diskomoinfo Puncak
Pj Bupati Puncak bersama pendemo dan perwakilan pencaker masuk ke ruangan bupati, untuk membahas tuntutan tersebut.
Menurutnya, para pencaker melihat kuota penerimaan CPNS adalah 80 persen untuk orang asli Papua, dan 20 persen untuk pencaker non OAP.
Pj Bupati bilang, yang menentukan kuota penerimaan CPNS adalah KEMENPAN RB dan saat ini seluruh tanah Papua yaitu 80 persen OAP, dan 20 persen Non OAP.
“Para pencaker menyampaikan bahwa MRP sudah menyampaikan soal penerimaan CPNS harus 100 persen OAP. Namun, sampai saat ini, MRP belum bertemu dengan Kemenpan RB untuk mengambil keputusan bersama. Pemerintah daerah bisa saja setuju 100 persen OAP, namun harus ada garis koordinasi agar ada keputusan jelas dan pemerintah di daerah mengikuti,” ujarnya.
Untuk menanggapi masalah ini, Pemkab Puncak akan membentuk tim kecil dan ditunjuk Asisten II sebagai ketua tim yang akan melanjutkan aspirasi ini ke pemerintah Provinsi Papua Tengah dan selanjutnya akan didorong ke Jakarta, untuk bertemu Kemenpan RB.
“Ini semua dilakukan agar ada jalan keluar, sehingga perekrutan PNS ini benar-benar jelas kuotanya,” katanya.
Dihadapan Pj Bupati Puncak, para pendemo tetap akan mengawal perekrutan PNS 2024. *** (Diskominfo Puncak)
