KABARPAPUA.CO, Manokwari – Solidaritas Peduli Pencari Kerja (pencaker) mendemo Bupati Manokwari Hermus Indou, Senin 27 September 2021. Mereka menagih janji bupati membuka formasi CPNS tahun 2019 hingga 2021.
Dalam aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati, pencaker membawa brosur dan spanduk bertuliskan “Janji wakil bupati untuk 900 pencaker diakomodir dalam penerimaan formasi 2019 dan 2020 harus ditepati”.
Aksi pencaker berlangsung damai dengan diterima langsung Bupati Manokwari Hermus Indou didampingi Wakil Bupati Manokwari, Edy Budoyo dan Sekda Kabupaten Manokwari Hendry Sembiring.
Ketua Solidaritas Peduli Pencari Kerja (pencaker) Kabupaten Manokwari, Yosua Sayori mengatakan, kedatangan pencaker untuk menagih janji politik Pilkada tahun 2020 yang akan mengangkat 900 pencaker dalam formasi 2019 dan 2020.
“Aksi demonstrasi damai dilaksanakan oleh pencaker sebagai bentuk permintaan kepada Bupati Manokwari untuk memperhatikan nasib pencaker asli Papua yang masih menjadi pengangguran,” kata Sayori dalam orasi, Senin 27 September 2021.
Adapun 6 tuntutan pencaker, pertama meminta Bupati Manokwari membuka penerimaan CPNS formasi 2019, 2020 dan 2021. Kedua, Pemda Manokwari segera menghapus peraturan STR bagi tenaga kesehatan dan sertifikasi bagi tenaga guru dalam penerimaan pegawai.
Ketiga, membuka formasi pegawai bagi tamatan SMA/SMK, karena banyak pencaker asli Papua yang berpendidikan menengah atas. Keempat, Bupati Manokwari segera menyurati Pemerintah Pusat agar memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk merekrut pegawai.
Kelima, perekrutan pegawai dilakukan secara offline atau manual. Keenam, Pemda Manokwari segera membuat Perda perlindungan bagi hak pencaker asli Papua dalam penerimaan pegawai di Kabupaten Manokwari.
Siap Perjuangkan Nasib Pencaker di Manokwari
Menanggapi tuntutan pencaker, Bupati Manokwari Hermus Indouw menyatakan akan memperjuangkan nasib pencari kerja orang asli Papua di wilayah Kabupaten Manokwari.
“Saya bersama Wabup Edy Budoyo telah dipilih secara langsung oleh masyarakat Manokwari, karena itu kami berdua menerima aspirasi ini dan siap memperjuangkan nasib adik-adik sekalian,” kata mantan Ketua KNPI Papua Barat ini.
Saat ini, Hermas menjelaskan, kuota penerimaan CPNS antara OAP dan non-OAP masih dibahas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Pemprov Papua Barat dan kabupaten/kota.
“Untuk memastikan kuotanya harus adil untuk semua. Prinsipnya kami prioritaskan diberikan pencaker asli Papua, namun juga kita akan memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang bukan asli Papua juga yang lahir, besar dan hidup sudah lama di Papua,” terangnya.
Hermus menambahkan, penerimaan pegawai juga akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Tujuannya untuk menjaga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan fisik infrastruktur dan belanja pegawai.
“Alokasi DAU Manokwari tahun ini habis untuk membayar gaji pegawai, karena itu harus dihitung secara cermat sebelum dibuka penerimaan CPNS, sehingga tidak menyebabkan hutang bagi daerah,” kata Hermus. *** (Irsye Simbar)
