KABARPAPUA.CO, Wamena– Pemuda Lintas Papua Pegunungan menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa 16 Mei 2023.
Para pemuda perwakilan dari 8 kabupaten menyatakan 5 poin tuntutan, yakni menolak pengumuman hasil IPDN, mendesak gubernur segera lantik tahap tiga Eselon III dan IV, meninjau ulang logo Pemprov Papua Pegunungan, meminta gubernur mengakomodir tenaga honorer dari orang asli Papua (OAP) dan meminta Sekda Papua Pegunungan dicopot dari jabatannya.
Perwakilan pemuda dari Jayawijaya, Abraham Hubi mengaku kesal dengan sistem pemerintahan yang mendatangkan tenaga honorer dari luar Papua Pegunungan.
Kemudian perwakilan pemuda lainnya dari Yalimo, Yosafat Alitnoe mengatakan dari 22 orang yang lolos administrasi calon IPDN, tidak ada anak asli Papua.
“Sedangkan tenaga honorer yangs udah lama bekerja, namun OPD malahan mendatangkan tenaga honorer dari luar,” jelasnya.
Sementara pemuda perwakilan Lanny Jaya, Tendi Kogoya menyebutkan daerah otonomi baru (DOB) hadir katanya untuk membuka lapangan kerja OAP, namun pada kenyataannya kebanyakan hari ini prioritas tenaga pegawai yang membantu OPD justru bukan OAP.
“Pak gubernur, tolong berikan kesempatan untuk OAP bekerja di pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan,” jelasnya.
Menjawab aspirasi pemuda, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo akan meninjau kembali nama-nama yang lolos IPDN dan pemprov akan mengusulkan penambahan kuota yang saat ini hanya diperuntukan untuk 2 orang.
Ia menjelaskan perekrutan IPDN adalah kewenangan pemerintah pusat yakni Kemendagri.
“Kami akan menyurat terkait masalah IPDN kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara untuk tenaga non ASN yang saat ini bekerja di OPD, akan dilakukan evaluasi dalam waktu dekat dan kepala OPD harus menempatkan OAP pada masing-masing OPD.
“Untuk pelantikan Eselon III dan IV dalam waktu akan dilakukan dan mohon bersabar. Sedangkan untuk penggantian sekda, harus melalui mekanisme yang ada,” jelasnya. *** (Stefanus Tarsi)
