KABARPAPUA.CO, Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengusulkan biaya pendamping bagi pasien rujukan Program Kartu Papua Sehat atau KPS kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.
Usulan ini disampaikan merespons banyaknya keluhan masyarakat hingga meminta bantuan kepada pimpinan daerah untuk biaya pendamping keluarga yang dirujuk untuk menjalani pengobatan medis di luar daerah.
“Program KPS sangat bagus untuk membantu pelayanan kesehatan terutama OAP, namun yang menjadi kendala selama ini adalah dalam program itu belum ada belum dianggarkan untuk biaya pendamping pasien rujukan ke luar daerah,” ungkap Sekda Jayawijaya, Thony M. Mayor, SPd, MM kepada wartawan di Wamena, Kamis 13 April 2023.
Menurut Thony, Program Kartu Papua Sehat sempat menjadi program andalan Provinsi Papua sebelum lahir Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk itu, dia berharap program tersebut dapat diteruskan Pemprov Papua Pegunungan dengan mengakomodir biaya pendamping pasien rujukan.
“Kalau pasien rujukan itu tidak mungkin harus jalan sendiri, sehingga dalam KPS itu juga harus di backup dengan dana untuk pendamping, baik itu keluarga pasien dan tenaga medis, baik perawat atau dokter tergantung sakit yang dialami pasien. Ini yang menjadi usulan Pemda Jayawijaya untuk diperhatikan di tahun 2024,” kata Thony.
Selama ini, kata Thony, masyarakat asli Papua di Jayawijaya kerap meminta bantuan biaya perjalanan untuk mendampingi keluarganya yang dirujuk keluar daerah karena sakit. Hanya saja, Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk biaya pendamping pasien rujukan.
“Kalau bantuan SPPD itu mungkin untuk dokter atau perawat kita bisa bantu, tapi untuk masyarakat kita tidak bisa, contoh kemarin saya diminta bantu dan saat mencari uang dan uang itu diserahkan kepada keluarga pasien, tapi uangnya harus dikembalikan karena pasien sudah meninggal dunia, kami sebagai pimpinan kami terpukul,” ucapnya.
Berkaca dari pengalaman tersebut, Pemkab Jayawijaya meminta Pemprov Papua Pegunungan mengakomodir biaya pendamping pasien rujukan Program KPS dengan menggunakan dana otonomi khusus (Otsus).
“Kami harapkan program yang dulunya baik mungkin bisa diteruskan, kita jangan melihat orangnya tapi bagaimana memberikan pelayanan kepada kita punya masyarakat asli Papua,” tutur mantan Sekwan DPRD Jayawijaya. *** (Stefanus Tarsi)
