KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Terkait pemadaman aliran listrik di wilayah Kota Jayapura dan sekitar yang dilakukan petugas PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat sehari bisa tiga sampai empat kali atau mirip jadwal orang minum obat, yakni 3 X sehari. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berencana akan memanggil PLN.
Menurut Wakil Ketua I DPRP, Eduardus Kaize, pihaknya telah meminta Komisi IV DPR Papua untuk memanggil PLN dalam waktu dekat. “Ya, Komisi IV DPR Papua dalam satu atau dua hari ini, akan segera memanggil PLN, supaya PLN datang dan menjelaskan terkait pemadaman listrik yang mereka lakukan,” jelasnya kepada wartawan di Kantor DPRP, Kota Jayapura, Papua, Selasa, 17 Mei 2016.
“Kami panggil mereka agar ada solusi. Apakah ketika diskusi dengan DPRP dalam hal ini Komisi IV DPRP, disitu mungkin ada solusi yang bisa diberikan, misalnya mesin perlu ditambah atau perlu mesin besar. Itulah yang perlu disampaikan, bukan kasih main padam sana sini,” kata Eduardus menambahkan.
Anggota Komisi IV DPRP, Stevanus Kaisiepo mengatakan, pimpinan dewan sudah tegas menyampaikan terkait pemadaman listrik yang sudah sangat meresahkan masyarakat. “Wakil Ketua I DPRP sudah sampaikan kepada Komisi I DPRP untuk segera panggil PLN. Ini akan segera kami laksanakan, satu atau dua hari ini kami akan panggil PLN,” katanya.
Sebenarnya, kata Stevanus, pihaknya sudah memanggil PLN beberapa kali, tapi sayang dalam persoalan pemadaman listrik itu, PLN tak pernah secara transparan memberikan informasi secara jelas kepada publik.
“Pemadaman ini harus ada penjelasan kepada publik sebagai konsumen yang membayar. Jadi, PLN berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik, bukan sekedar pemadaman agar publik tahu,” jelas Stevanus.
Untuk itu, kata Stevanus, Komisi IV DPRP dengan tegas segera memanggil PLN untuk menjelaskan pemadaman aliran listrik itu. “Ini ada permainan apa dari PLN. Jika ada persoalan mesin sudah tua dan daya sudah tak memadai dengan pelanggan yang bertambah, PLN harus datang jelaskan itu,” katanya.
Menurut Stevanus, jika ada masalah yang dihadapi PLN, bisa saja DPRP fasilitasi agar pihak pemerintah Provinsi Papua bisa memberikan dukungan dalam bentuk seperti apa. “Apakah pembelian mesin baru, atau bagaimana. Ini semua harus jelas,” katanya. ***(Lazore)
