KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) akan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) Piker dengan kapasitas 40 Mega Watt (MW) yang ada Holtekamp, Kota Jayapura pada Oktober 2019 mendatang, hal ini dilakukan menjelang PON XX Papua Tahun 2020.
Juru Bicara PT PLN WP2B, Septian Pujianto menjelaskan, dengan dibangunnya PLTMG Piker ini bisa memback-up jika ada hal-hal yang terjadi pada pembangkit listrik milik PLN. Sebab PLTMG Piker ini nantinya akan digunakan saat beban puncak yang terjadi dari pukul 18.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT.
“Untuk daya listrik yang dibutuhkan, menurut kami sudah cukup, apalagi dengan adanya PLTMG Piker dengan daya 40 MW yang direncanakan tahun ini. Diharapkan bisa beroperasi Oktober-November, bisa bergabung dengan sistem di Jayapura,” jelas Septian, di Kota Jayapura, Jumat, 5 Juli 2019.
Septian juga mengatakan, jika terjadi gangguan yang dikarenakan faktor eksternal seperti adanya pohon tumbang, gangguan binatang dan ganguan lainnya, itu di luar dari kehendak petugas PLN.
“Tetapi kami berupaya agar kelancaran sistem di Jayapura pada PON XX Papua tahun 2020 nanti berjalan aman. Dan untuk pasokan daya, tak ada kendala karena nanti PLTMG Piker akan beroperasi,” jelas Septian.
Septian juga mengatakan, jika pembangkit tak mengalami kerusakan, maka pasokan listrik di Jayapura surplus, artinya terpenuhi. Sebab PLN memiliki PLTMG Holtekam yang rusak ini, cukup besar dayanya, lalu ditambah dengan PTLA Orya, serta PLTD lainnya yang ada.
Sedangkan mengenai dukungan pemerintah provinsi ke pihak PLN, Kepala Cabang PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jayapura, Salmon Kareth menyampaikan, pihak PLN sangat butuh dukungan, apalagi saat penanaman tiang listrik. “Sebab kami dikenakan biaya, padahal penanaman tiang listrik ini juga untuk masyarakat,” katanya.
Sehingga menurut Salmon, pihak PLN jelas sangat membutuhkan dukungan pemerintah, terutama untuk membantu PLN dalam hal sarana fasilitas seperti membangun tiang listrik di Kota Jayapura.
“Jika kami ingin tanam tiang liastrik sangat sulit, harus ada pembayaran tanah. Padahal kami ini bukan bisnis murni. Kami ini kepanjangan dari pemerintah membangun listrik. Untuk itu, kami berharap pemerintah setempat, baik provinsi atau kabupaten-kota harus ada kebijakan khusus bagi kami saat melakukan penanaman tiang listrik,” jelas Salmon. ***(Qadri Pratiwi)
