Menu

Mode Gelap

POLITIK · 11 Mar 2018 ·

Ngopi Bareng HMS, Isu Pemekaran Menggelora


					Calon Wakil Gubernur Papua HMS saat ngopi bareng dengan supir bandara dan warga di Meruke. (KabarPapua.co/Abdel Syah) Perbesar

Calon Wakil Gubernur Papua HMS saat ngopi bareng dengan supir bandara dan warga di Meruke. (KabarPapua.co/Abdel Syah)

KABARPAPUA.CO, Merauke – Calon Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023, Habel Melkias Suwae (HMS) ngopi bareng supir Taksi Bandara Mopah Merauke, saat melakukan kampanye dialogis di Kabupaten Merauke.

Pertemuan secara spontanitas itu dilakukan Habel saat keluar dari ruang kedatangan. Sebagai salah satu tokoh Papua yang penah mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada periode lalu, Habel tak asing lagi di mata dan hati warga Merauke. Apalagi saat periode pilkada lalu, Habel menang mutlak di Merauke.

Pada pertemuan itu, sejumlah supir meminta kepada Habel, jika terpilih sebagai Wakil Gubernur periode 2018-2013, untuk memekarkan empat wilayah di selatan Papua. Salah satunya adalah dibentuknya Provinsi Papua Selatan.

“Kami butuh bukti bukan janji,” kata Ronald, perwakilan supir Bandara Mopah Merauke yang juga disetujui oleh supir lainnya, saat ngopi bareng HMS, Minggu 11 Maret 2018.

Baca Juga >  Pemprov Papua Pegunungan Tandatangani Kesepahaman Bersama BPK dan Kemendagri

Calon Wakil Gubernur Papua, Habel Melkias Suwae (HMS) bersalaman dengan warga di Maeruke. (KabarPapua.co/Abdel Syah)

Hal yang sama juga disampaikan supir lainnya, Asis dan Abdul Rauf yang mengaku beberapa kali mengikuti pilkada, kebanyakan para calon berjanji akan mekarkan Merauke, tapi saat sudah terpilih, lupa akan janji itu.

“Kami mohon kepada Bapak Habel, jangan lupakan kami kalau bapak terpilih,” ucap para supir.




Pemekaran daerah otonom baru di Papua, rupanya telah masuk dalam program strategi percepatan pembangunan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW)-Habel Melkias Suwae (HMS) atau biasa disapa pasangan JOSUA.

Baca Juga >  KPU Masih Menunggu Harmonisasi PKPU soal Sistem Noken di Papua

“Bukan hanya Provinsi Papua Selatan yang akan terbentuk, tapi ada sejumlah daerah lain yang harus dimekarkan untuk percepatan pembangunan,” kata Habel.

Walau begitu, pemekaran suatu daerah, bukan kewenangan pemerintah kabupaten atau provinsi, melainkan kewenangan presiden dan DPR-RI.

Habel pun mengisahkan, bahwa dirinya pernah berbincang dengan salah satu anggota DPR RI, Komarudin Watubun. Saat itu, Komarudin menyebutkan tak pernah ada MoU pemekaran. Namun yang ada hanyalah evaluasi daerah otonomi baru.

“Artinya, bisa saja kita mengusulkan daerah otonomi baru kepada pemerintah pusat,” kata Habel mantap.

Pemerkaran daerah otonom baru sebenarnya sudah dicanangkan sejak 2012, saat dirinya mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Papua.

“Andaikan terpilih saat itu, pasti Merauke sudah dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan,” ucap Habel. ***(Advertorial/Abdel Syah)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pemkot Jayapura Alokasikan 40 Persen APBD Perubahan untuk Pilkada 2024

26 September 2023 - 18:51

KPU Masih Menunggu Harmonisasi PKPU soal Sistem Noken di Papua

26 September 2023 - 16:33

Ramai soal Timsel KPU Tolikara dan Yuhukimo, FPDPP: Putusan KPU RI Sudah Final

25 September 2023 - 21:45

Kabupaten Ini Satu-satunya di Papua yang Sudah Sepakati Dana Hibah Pilkada 2024

24 September 2023 - 15:44

Berkunjung ke Papua: Yusril Siap Dipinang Prabowo Jadi Cawapres

24 September 2023 - 11:01

PDIP Asmat Siap Menangkan Pilpres dan Pileg

12 September 2023 - 22:31

Trending di KABUPATEN ASMAT