KABARPAPUA.CO, Wamena– Aliansi Masyarakat Walesi menolak pengukuran tanah sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Koordinator Aliansi Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Distrik Welesi, Boni Lanny menyebutkan masyarakat menolak pembangunan kantor Gubernur Papua pegunungan di Walesi. Tapi, tim dari Pemprov Papua Pegunungan terkesan seperti pencuri, melakukan pengukuran tanah secara diam-diam.
“Kami punya hak untuk lokasi ini, meskipun kelompok kami anak kecil, sedikit orang. Lokasi ini adalah milik orang tua dan tempat perjuangan sebagai tempat makan, sehingga kami punya hak bicara,” katanya, saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa 16 Mei 2023.
Dalam pengukuran lahan, pemerintah datang tak menyampaikan atau memberitahukan untuk melakukan pematokan tanah. “Kami dikagetkan dengan banyaknya kendaraan yang naik ke Welesi. Kami sempat ribut di lapangan,” jelasnya.
Ia menjelaskan saat keributan itu, pihaknya meminta bertemu dengan Kapolres, lalu diarahkan bertemu Asisten I Sekda Pemprov Papua Pegunungan. “Kami minta masalah tanah di Welesi diselesaikan dengan baik. Jangan berani naik pasang patok dan lain-lain,” jelasnya.
Boni bilang pemerintah harus memfasilitasi kedua kelompok untuk bertemu dan mendengarkan keinginan dari kedua belah pihak.
Apalagi tanah di Welesi statusnya bukan tanah dari suku tertentu, tapi tanah sengketa saat perang suku antara Mukoko dan Welesi, sehingga semua suku harus berbicara tentang tanah ini. *** (Stefanus Tarsi)
