KABARPAPUA.CO, Manokwari– Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen (P) Drs Paulus Waterpauw, M.Si memastikan jajarannya memiliki komitmen yang tinggi dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang Kedua 2023 DPR Papua Barat dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2022 yang dihadiri anggota DPRPB, MRP, BPK, Forkompinda pada Rabu 31 Mei 2023.
“Kami berterima kasih kepada BPK Papua Barat atas selesainya pemeriksaan dan telah terbitnya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2022 Pemprov Papua Barat,” kata Waterpauw.
Ia menjelaskan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan hari ini menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Kami harapkan semakin baik pengelolaan keuangan, akan berpengaruh pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat.”
“Kami yakin hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI akan memberikan saran konstruktif dan sangat berharga. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI, termasuk sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” sambung Waterpauw.
Waterpauw bilang Pemprov Papua Barat terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi komitmen seluruh jajaran.
“Papua Barat memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tahun ini, sebagaimana yang disampaikan bapak anggota VI BPK RI, laporan keuangan Pemprov papua Barat kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini berarti menjadi opini WTP yang ke-9 kalinya secara berturut-turut untuk provinsi ini,” jelasnya.
Capaian tersebut menjadi kegembiraan karena sepanjang 2022 banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, terkait pertanggungjawaban dana hibah bansos yang menjadi perhatian publik. “Hari ini patut disyukuri bahwa opini WTP ke-9 kali dapat diraih Papua Barat,” jelasnya. *** (Rilis)
