KABARPAPUA.CO, Sorong– Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) resmi dilantik oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 29 Mei 2023.
Sejumlah harapan datang dari berbagai kalangan, terutama masyarakat Papua. Salah satunya datang dari Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (LEMATA).
Ketua Umum LEMATA, Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP, lembaga BP3OKP memiliki tugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua.
“Lembaga ini harus aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota, DPR, MRP di masing-masing provinsi dan lembaga masyarakat adat,” tuturnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Rabu 31 Mei 2023.
Alumnus Magister Perencanaan dan Tata Kota Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengatakan, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, maka implementasi Otsus jilid dua (2) ini bisa berjalan dan dilaksanakan dengan baik.
Oleh karena itu, ia meminta agar sinergitas harus dilakukan, sehingga lembaga ini tidak berjalan sendiri, tetapi bisa berjalan bersama-sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat adat serta masyarakat Papua yang berada di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
“Kerja sama antara BP3OKP dengan semua lembaga pemerintah dan masyarakat adat di Papua harus terus dilakukan. Karena kalau jalan sendiri-sendiri, sama saja dan kedepan tidak akan memberikan dampak bagi masyarakat Papua,” ujar pemuda yang akrab disapa Paul itu.
Paul yang juga intelektual muda Papua asal Kabupaten Tambrauw menyebutkan untuk Kabupaten Tambrauw, dirinya berharap BP3OKP bisa memberikan porsi dan ruang yang lebih.
Hal ini kata Sekretariat Pemuda Katolik Komda Provinsi Papua Barat ini lantaran daerah ini (Tambrauw) merupakan kabupaten konservasi dengan berbagai persoalan yang begitu kompleks. Dimana, masyarakat adat sudah kasih segalanya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa.
“Saya lihat sekarang kan ekonomi hijau dilakukan, sehingga ada harapan lebih untuk masyarakat adat dapat diakomodir dan dilibatkan dalam berbagai pembangunan di tanah Papua,” ujar Paul. *** (Rilis)
