Menu

Mode Gelap

KABUPATEN JAYAPURA · 4 Apr 2023 ·

Legislator: Pemkab Wajib Akomodir 60 Persen ASN OAP Asli Jayapura


					Anggota DPRD Jayapura dari Fraksi PDIP, Konstan Daimoye. (KabarPapua.co/Alan Youwe) Perbesar

Anggota DPRD Jayapura dari Fraksi PDIP, Konstan Daimoye. (KabarPapua.co/Alan Youwe)

KABARPAPUA.CO, Sentani – Anggota DPRD Jayapura, Konstan Daimoye mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terus berupaya mengakomodir 2.000 lebih tenaga honorer sesuai kuota.

Politisi dari Partai PDI itu juga berjanji bakal mengawal upaya Pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga kuota yang diupayakan benar-benar tercapai sesuai kuota.

Namun, dia berharap Pemerintah Jayapura mulai mengimplementasikan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 yang disahkan Presiden Joko Widodo soal penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang disahkan 20 Tahun lalu belum sepenuhnya berpihak kepada OAP, termasuk penerimaan ASN di Jayapura. Untuk itu, di UU Nomor 2 Tahun 2021 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo harus dapat mengakomodir 60 persen dari suku-suku asli di Jayapura,” kata Daimoye, Selasa 4 April 2023.

Baca Juga >  505 CPNS Asmat Terima SK, Bupati Ingatkan soal Pengabdian

Saat ini, Daimoye memaparkan, dari kurang lebih 4.000 ASN di Jayapura, suku-suku asli dari Jayapura itu ada menempati 20 persen, sedangkan OAP dari suku dari kabupaten lainnya 18 persen dan Non OAP mencapai 50 persen.

“Kabupaten Jayapura sudah ada suku asli sebelum datangnya suku-suku lainnya, yakni Suku Sentani, Tanah Merah, Grimemawa, bahkan sampai ke Airu sesuai dengan marga, karena menjadi ASN adalah hak mereka dan dijamin oleh undang-undang Otsus,” ujarnya.

Porsi ASN bagi OAP Jayapura, kata Daimoye, bukan bertujuan mengkritik kinerja Pemerintah Jayapura tetapi mengingatkan amanat Undang-undang Otsus yang selama ini menjadi keluhan masyarakat  saat kunjungan kerja DPRD.

Baca Juga >  Pemkab Jayapura Jalin Kerja Sama Ekspor Ikan dengan Investor Asing

“Saya melihat dan mendengar bahwa anak-anak asli Kabupaten Jayapura di kabupaten lain untuk menjadi ASN semua pintu seakan ditutup. Dalam kunjungan saya di luar daerah, saya melihat tidak ada OAP menjadi ASN di sana tetapi di Kabupaten Jayapura menjadi tempat yang subur bagi suku mana saja,” katanya.

Melihat kondisi ini, Daimoye kembali mengingatkan bahwa Undang-undang Otsus sudah sepantasnya menjadi jaminan, di mana pun OAP menjadi utama di negerinya sendiri.

“Saya bersuara karena rakyat yang mengutus saya ke DPRD, karena itu saya akan kawal keluhan mereka ini dan saya berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat benar-benar mengimplementasikan Otsus dengan baik,” ucap Daimoye. *** (Alan Youwe)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pemkab Jayapura Jalin Kerja Sama Ekspor Ikan dengan Investor Asing

1 Juni 2023 - 21:57

“Colo Sagu” Menggali Nilai dan Pesan Kebangkitan Pangan Lokal

25 Mei 2023 - 22:57

Pemkab Jayapura Dorong Pembayaran Jalan Alternatif Telaga Ria di 2024

25 Mei 2023 - 21:06

Kisruh Hasil Tenaga Honorer Jayapura, DPRD: Jangan Salahkan Kami

19 Mei 2023 - 17:23

Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tak Ditepati, SMPN 7 Sentani Terancam Dipalang

18 Mei 2023 - 18:27

Legislator Jayapura Sebut SP2D Jadi Bukti Perekrutan Tenaga Honorer

17 Mei 2023 - 00:05

Trending di KABUPATEN JAYAPURA