KABARPAPUA.CO, Sentani – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura bakal menyambangi negeri sakura Jepang dalam rangka kunjungan kerja. Rencana itu kemudian menjadi sorotan beberapa pihak.
Mereka mengecam kegiatan tersebut karena dinilai merugikan dan tidak berdampak kepada masyarakat, apalagi menggunakan anggaran hingga belasan miliar rupiah.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Jayapura, Drs Derek T. Wouw, M.Si menyebutkan, keberangkatan sejumlah anggota DPRD ke Jepang tidak menghabiskan anggaran hingga belasan miliar rupiah.
“Terkait anggaran itu kalau menyangkut 25 anggota DPRD dan pendamping dan itu perjalanan luar daerah jadi anggaranya mencapai 1 miliar (rupiah) lebih, jadi tidak sampai belasan miliar,” terangnya, Kamis 9 Maret 2023.
Derek mengakui jika rencana tersebut sedang disoroti berbagai pihak, apalagi dilaksanakan menjelang pesta demokrasi, yang sudah tentu akan mengundang perhatian banyak pihak.
“Sesungguhnya ini merupakan program kerja dari DPRD kabupaten Jayapura, yang mana melalui hasil pembahasan Renja Tahun 2022 sudah disepakati bahwa di tahun 2023 ini akan ada kegiatan kunjungan kerja ke Jepang,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan ke luar negeri bukan hal baru, karena dari periode ke periode sudah dilakukan, sehingga DPRD periode 2019 2024 juga akan melakukan perjalanan yang sama.
Adapun tujuan keberangkatan anggota DPRD ke Jepang guna menjawab surat masuk dari salah satu investor yang meminta adanya kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura ke depannya.
“Ini menarik, meskipun para anggota DPRD ini berada dimasa periode yang akan berakhir tetapi dengan mendapatkan investor dari Jepang, maka akan ada kerja sama yang baik dan akan berdampak juga pada masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua LSM Papua Bangkit Ir. Hengky H. Jokhu menilai kegiatan sejumlah anggota DPRD Jayapura ke Jepang hanya akan menghambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat di era inflasi ini.
Seharusnya, kata dia, perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar negeri harus merujuk pada kepentingan publik yang bersifat urgen. Pihaknya pun mengecam rencana perjalanan dewan ke luar negeri.
Dari informasi ditelusuri KabarPapua.co, tidak semua anggota dewan dari setiap komisi bakal ikut kunjungan kerja ke Jepang. Sebagian anggota dewan lebih memilih untuk tetap menjalankan tugasnya di Kabupaten Jayapura.
Sejumlah anggota yang tidak ikut dalam kunjungan tersebut di antaranya, Sekretaris Komisi A Sihar Tobing, Anggota Komisi A Apolos Lay, Ketua Komisi B Patrik Suebu, Sekertaris Komisi B Rasino, Anggota Komisi B Slamet, Ketua Komisi C Piet Harianto Soyan, Anggota Komisi C Basuki dan Anggota Komisi C Eymus Weya. *** (Alan Youwe)
