KABARPAPUA.CO, Manokwari – Anggota DPR Papua Barat, John Dimara mengatakan, guna menghindari permasalahan yang bisa hambat kegiatan pembangunan di kabupate/kota, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan kontraktor pelaksana kegiatan harus proaktif bekomunikasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Koordinasi masih jadi sesuatu yang mahal dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota yang dilakukan SKPD di level provinsi. Padahal jika meteka proaktif bangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak terkait, kegiatan yang dilaksanakan tak terganjal masalah,” kata John, belum lama ini.
Menurut Jhon, permasalahan ganti rugi sering mengganjal pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, ia menyarankan, SKDP dan kontraktor pelaksana juga mengidentifikasi potensi masalah di sekitar lokasi kegiatan. “Mereka harus perhatian soal ganti tanah atau tanaman masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Jangan hanya kejar paket tapi tak peka dengan masalah,” jelasnya.
Untuk itu, kata John, perlu ada kesepahaman antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Kesepahaman ini tercapai sebelum pelaksanaan kegiatan. “Kita sering lihat ada pemalangan kantor, jalan, dan lainnya. Perlu ada ruang ini sehingga tidak ada masalah,” jelasnya. ***(Oki Rose)
