KABARPAPUA.CO, Sentani – Kisruh hasil verifikasi 817 tenaga honorer yang diumumkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura makin mencuat ke publik.
Pasalnya, banyak tenaga honorer yang tidak terakomodir. Padahal banyak tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 5 Tahun.
Situasi ini menimbulkan beragam opini di tengah masyarakat yang menuduh dan menyalahkan berbagai pihak. Salah satunya menjurus pada lembaga DPRD Kabupaten Jayapura.
Terkait situasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Patrinus Sorontou akhirnya buka suara. Menurutnya, masalah tenaga honorer merupakan tanggung jawab penuh Pemkab Jayapura.
“Tugas kami mengawasi tetapi selama ini tidak ada yang melibatkan kami dalam hal ini. Setiap OPD dan distrik menginput datanya diam-diam ke BKPSDM, lalu waktu timbul masalah menyalahkan kami,” ujar Patrinus Sorontou, Jumat 19 Mei 2023.
Patrianus mengaku tidak pernah menerima data tenaga honorer sebelum proses verifikasi maupun pengumuman dari Pemkab Jayapura. Padahal, DPRD Jayapura bersedia ikut mengawal jika dilibatkan.
“Ini semacam ditutup-tutupi, sehingga waktu pengumuman timbul masalah ini, lalu kami di DPRD yang disalahkan. Kecuali sebelumnya data itu disampaikan kepada kami agar kami juga ikut mengawal, ini kan tidak,” ungkapnya.
Meski begitu, Legislator Partai PDIP ini meminta Pemkab Jayapura dapat mempertanggungjawabkan sejumlah tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam daftar 817 honorer.
Sebab, persoalan tenaga honorer telah menimbulkan persoalan baru dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemkab Jayapura. ” Guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang patut mendapat perhatian. Saya harap hal ini harus dituntaskan,” harapnya. *** (Alan Youwe)
