KABARPAPUA.CO, Serui – Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi menyerahkan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa dua jembatan, yakni Jembatan Mainumi dan Jembatan Konti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen, Kamis, 24 April 2025.
Adapun Jembatan Konti telah menghabiskan biaya kontruksi sebesar Rp5,3 miliar dengan lebar 1,8 meter dan panjang 60 meter. Sementara Jembatan Mainumi, menghabiskan biaya sebesar Rp6,7 miliar dengan lebar 1,8 meter dan panjang 80 meter.
Dalam sambutanya, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan, Freddy Siagian mengatakan, pembangunan jembatan pengubung ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Freddy, sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR telah berhasil membangun sejumlah 583 jembatan gantung di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Jembatan Gantung Konti dan Mainumi, sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
Freddy juga menjelaskan, pembangunan dua jembatan ini oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan pada tahun 2024, melalui aspirasi Bapak Robert Rouw dengan total anggaran sebesar Rp.12.117.000.000, yang menjadi penghubung Kampung Kontinuai dan Kampung Yapanani. Sedangkan Jembatan Mainumi menjadi penghubung Distrik Anotourei dan Kampung Mawei.
“Lewat pembangunan ini, maka tercipta infrastruktur aman dan nyaman. Sehingga memudahkan akses warga dan mempersingkat jarak tempuh menuju ke tempat-tempat umum, seperti rumah ibadah, sekolah, pusat kesahatan dan lainnya. Semoga jembatan ini memberikan kontribusi kemajuan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” jelas Freddy.

Foto bersama usai peresmian Jembatan Gantung Konti di Distrik Yawakukat. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Yapen, Erny Tania menyampaikan, kehadirannya inj untuk menyaksikan acara peresmian jembatan gantung Konti diDistrik Yawakukat dan jembatan Mainumi di Distrik Anotourei, yang telah dibangun dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Menurut Erny, Pemkab Kepulauan Yapen berterimakasih dan mengapresiasi kepada Bapak Robert Rouw selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang telah memperkarsai pembangunan jembatan ini.
“Juga kepada bapak mantan bupati yang telah mengusulkan di waktu masa pemerintahan sebelumnya, serta kepada kepala balai dan jajaranya, sehingga pembangunan jembatan ini terlaksana,” jelasnya.
Kata Erny, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy berharap pembangunan jembatan ini dapat semakin memperlancar kebutuhan mobilisasi masyarakat di wilayah distrik ke Kota Serui maupun sebaliknya.
“Saya berharap penyerahan aset ini bukan hanya serominial belaka, tetapi menjadi simbol antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur yang berkelanjutan,” katanya.
Erny juga mengatakan, pihaknya berpesan agar masyarakat bersama pemerintah dapat menjaga dan memanfaatkan aset-aset secara optimal guna kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Pada kesempatan ini Erny menambahkan untuk menitipkan dan menjadi perhatian untuk Jembatan Manaora di utara yang menjadi penghubung antar Distrik Pantura dan Distrik Windesi yang membutuhkan perhatian kedepan.

Pengguntingan pita peresmian Jembatan Konti di Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Dua Jembatan Gantung di Kepulauan Yapen
Kepala Satker PJN Wilayah IX Provinsi Papua Dameria Hutagalung dalam laporan singkat mengenai pembangunan jembatan menyampaikan, pembangunan jembatan gantung merupakan program khusus pemerintah Republik Indonesia.
Dimana, dua jembatan di Kepulauan Yapen ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang diusulkan langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan melalaui Satuan Kerja Pelaksanaan Wilayah IX Provinsi Papua.
Dameria menjalaskan, Jembatan Konti dengan tipe rigid ini dibangun dengan panjang bentang 60 meter, lebar 1,8 meter dengan beban terpusat 20 KN yang dikerjakan CV. Kairawi Bangun Nusantara yang menghubungkan kampung Kontinuai dan Kampung Yapanani dengan biaya kontruksi Rp5,3 miliar yang dilaksanakan selama 307 hari kelender.
Sementara, Jembatan Gantung Mainumi yang berlokasi di Jalan Perum Kodim dibangun dengan tipe rigid, dengan lebar 1,8 meter dan panjang bentang seluas 80 meter yang dikerjakan CV. Tasya Iriani yang menjadi penghubung Distrik Anotourei dan Kampung Mawei dengan biaya kontruksi sebesar Rp6,7 miliardengan masa pelaksanaan 326 hari kalender.
“Aktivitas pembangunan jembatan ini dikhusukan untuk pejalan kaki, kendaraan ringan seperti sepeda dan sepeda motor, gerobak dan untuk kendaraan roda empat tidak diperbolehkan melalui jembatan ini.Manfaatnya, agar dapat menghubungkan kedua wilayah sekitar jembatan gantung, yang secara langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat tandatangan peresmian jemabatan di Kepulauan Yapen. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw mengatakan, pembangunan dua jembatan ini merupakan kerinduan dan penantian panjang bagi masyarakat yang dulunya harus melewati sungai untuk pergi bekerja ataupun bersekolah. Sehingga tahun ini dapat menikmati manfaat dari pembangunan jembatan gantung untuk melintasi sungai.
“Ini merupakan aspirasi Anggota DPR RI, saya bersyukur pemerintah pusat bersama Kementerian PUPR memberikan ruang bagi kami untuk membawa ini ke Dapil untuk membantu daerah yang sangat membutuhkan akses jembatan gantung ini,” jelasnya.
Robert mengatakan, masih banyak daerah di Papua yang juga membutuhkan jembatan gantung, seperti Waropen, Papua Pegunungan dan lainnya. Hal ini mengingat beberapa wilayah di Papua memiliki alam ekstrem untuk membantu kelancaran masyarakat antara kampung. “Pembangunan ini bukan tentang keberhasilannya, tetapi manfaatnya untuk masyarakat,” katanya.
Robert juga menjelaskan, bantuan pemerintah akan terus berlanjut seperti bantuan perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat, serta perhatian kepada guru dan siswa, juga fasilitas sekolah yang mendukung.
“Sekarang program nasional pemerintah makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Kami meminta untuk tidak makan gratis saja, tapi fasilitas sekolah perlu didukung. Karena belum tentu dengan makan saja anak-anak bisa pintar, kami di Papua membutuhkan itu semua,” paparnya. ***(Ainun Faathirjal)