Menu

Mode Gelap

PUBLIK · 20 Jul 2017 ·

Ini Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Papua


					Ibu dan anaknya di wilayah pegunungan tengah Papua. (KabarPapua.co/Lazore) Perbesar

Ibu dan anaknya di wilayah pegunungan tengah Papua. (KabarPapua.co/Lazore)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kepala BKKBN Perwakilan Papua, Charles Brabar menguraikan, ada empat faktor pokok yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak di Papua. Keempat faktor itu adalah empat “Terlalu”. Keempat “Terlalu” itu, diantaranya, terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak, dan terlalu tua.

Terlalu muda, artinya usia seorang ibu yang terlalu muda dan belum saatnya hamil karena tak memahami, maka dia hamil dan melahirkan tak normal bahkan meninggal. Terlalu sering melahirkan, artinya setiap tahun melahirkan anak yang menyebabkan terjadi pendarahan yang berujuang pada kematian.

“Terus terlalu banyak anak dalam keluarga yang mengakibatkan kematian ibu dan anak karena kesehatan tak diperhatikan serta munculnya berbagai penyakit lain. Sebab bagaiman ibu mau urus diri semantara harus urus anak yang begitu banyak. Lalu terlalu tua, yakni usia ibu yang melahirkan di atas 35 tahun. Ini jadi resiko tinggi seorang ibu. Jadi manfaat program keluarga berencana (KB), jaga jarak kelahiran,” jelas Charles.

Baca Juga >  Freeport Indonesia Terima Anugerah Investasi Pionir 2023 dari BKPM

Charles berharap, apa yang selama ini dilakuan melalui upaya program keluarga berencana yakni menekan angka kematian ibu dan anak dimana tahun sebelumnya 54 per 1000 kelahiran menjadi 23 per 1000 kelahiran. “Program ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak dengan metode preventif. Kalau ibu mau sehat harus ikut program KB untuk mengatur jarak kelahiran,” jelasnya.

Untuk mengetahui jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia, BKKBN akan melakukan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017. “Survei ini untuk mengetahui persis angka kematian ibu dan anak secara pasti. Peserta surveinya sudah dilakukan pelatihan,” kata Charles.

Baca Juga >  Sinergi Pendampingan Hukum, PLN Gandeng Kejaksaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Manurut Charels, survei dilakukan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan yang ada di Papua, yakni ada 13 kabupaten yang diambil sampel untuk dilakukan survei. “13 kabuapten atau daerah ini dipilih dari lima wilayah adat yang ada di Provinsi Papua,” katanya.

Dari data hasil survei, kata Charles, menjadi bahan evaluasi apa yang masih menjadi perhatian. Sebab untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, tak hanya dilihat dari satu sektor saja. “Semua sektor harus diperhatikan, penduduknya harus sehat, berpendidikan, ekonomi kerakyatan berjalan baik, maka IPM akan meningkat,” jelasnya.

Data SDKI akan diketahui secara internasioanal melalui UNICEF dan oragnisasi-organisasi kesehatan lainnya di PBB dan diakui secara internasional. “Data SDKI masuk sampai di PBB tak hanya untuk Indonesia saja,” jelas Charles. ***(Fitus Arung)

Artikel ini telah dibaca 171 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

WKRI Ikut Berperan Membangun SDM di Kota Jayapura

4 Juni 2023 - 00:52

Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw Minta BP3OKP Tingkatkan Sinergi

1 Juni 2023 - 21:22

Sinergi Pendampingan Hukum, PLN Gandeng Kejaksaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

31 Mei 2023 - 22:03

Freeport Indonesia Terima Anugerah Investasi Pionir 2023 dari BKPM

30 Mei 2023 - 17:15

PLN Buka Lowongan Kerja Khusus OAP, Ini Syaratnya

26 Mei 2023 - 13:39

PMI Kota Jayapura Gandeng Perhotelan dan Sekolah Penuhi Stok Darah

25 Mei 2023 - 18:37

Trending di PUBLIK