Menu

Mode Gelap

PROVINSI PAPUA · 3 Jul 2019 ·

Implementasi E-Government, Pemprov Papua Barat dan Papua Tandatangani MoU


					Saat penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Papua dan Pemrov Papua Barat. (KabarPapua.co/Qadri Pratiwi) Perbesar

Saat penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Papua dan Pemrov Papua Barat. (KabarPapua.co/Qadri Pratiwi)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dalam dukungan implementasi E-Goverment dan penyerahan source E-PPR dan E-PPA dengan Pemrov Papua.

Penadatanganan MoU antara Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua ini dilakukan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Barat, Nataniel Mandacan dengan Sekda Pemprov Papua Hery Dosinaen di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Rabu 3 Juli 2019.

Adanya MoU ini, Pemprov Papua Barat berharap, khususnya di Bidang Informasi Teknologi (IT) dan Bidang Perencanaan bisa berbasis komputer dan bisa memudahkan tugas perencanaan dan lainnya. Sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat.

Baca Juga >  Kampung Tobati Usulkan Penambahan Dana Rp700 Juta pada Perubahan 2023

Sekda Pemprov Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan, MoU ini merupakan tindak lanjut dari arahan KPK terkait dengan penilaian KPK atas penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, apalagi di Papua Barat sendiri masih rendah.

“Kami memang baru mau memulai, jadi beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogyakarta dan Surabaya untuk belajar mengenai E-Planing dan E-Budgeting. Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya lebih dekat dan juga sudah menerapkan E-Government,” jelas Nataniel.

Menurut Nataniel, Pemrov Papua Barat baru menerapkan E-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk E-Planing belum diterapkan. Karena itu, dia mengharapkan melalui kerjasama ini Pemprov Papua Barat bisa segera menerapkan E-Planing. “Sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lainnya,” katanya.

Baca Juga >  Pemda Sarmi: Listrik Tanpa Kedip Dukung Kemeriahan Festival Negeri Seribu Ombak

Nataniel juga mengatakan, pihaknya melalui Diskominfo Papua Barat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem E-Government. Jika pun ada kendala, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemprov Papua.

“Kalau kekurangan SDM, kami nanti akan menggunakan anak-anak yang lulusan sana untuk kemudian dilatih. Kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” terang Nataniel.

Sekda Pemprov Papua, Hery Dosinaen mengaku siap memberikan batuan bagaimana memberikan implementasi dalam aplikasi-aplikasi yang ada. “Sebab hal ini juga untuk mempererat hubungan kami di Pemprov Papua dengan Pemprov Papua Barat,” katanya. ***(Qadri Pratiwi)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Masih Kendor di Papua, Kok Bisa?

26 September 2023 - 20:16

388 Perangkat Kampung di Papua Antusias Ikut Pelatihan P3PD

26 September 2023 - 19:49

Pemkot Jayapura Alokasikan 40 Persen APBD Perubahan untuk Pilkada 2024

26 September 2023 - 18:51

Kampung Tobati Usulkan Penambahan Dana Rp700 Juta pada Perubahan 2023

25 September 2023 - 22:56

Pemda Sarmi: Listrik Tanpa Kedip Dukung Kemeriahan Festival Negeri Seribu Ombak

25 September 2023 - 22:12

Tak Punya Tambang, Papua Terancam Tertinggal Jika Abaikan Ekonomi Maritim

25 September 2023 - 20:28

Trending di PROVINSI PAPUA