KABARPAPUA.CO, Manokwari– Penjabat Gubernur Papua Barat. Komjen (P) Drs Paulus Waterpauw, M.Si mengurai sejumlah permasalahan secara berjenjang sehubungan pengaruh ikan yang sering menjadi penyumbang inflasi.
Pembahasan secara menyeluruh dimulai dari pasokan kuota BBM hingga ketersediaan data akurat para nelayan yang biasanya beroperasi.
Perlu diketahui saat pembahasan telah disampaikan bahwa jarak spot pencarian ikan tuna hingga kejauhan 40 mil lebih sehingga pasokan BBM menjadi faktor penting. Di sisi lain kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga para nelayan juga sering tidak melakukan aktivitas melaut.
Dalam kesempatan itu, Sales Branch Manager Papua Barat, Bisma Abdillah menyebutkan Pertamina memberikan tanggung jawab oleh pemerintah khususnya BPH Migas selaku pembuat aturan. Oleh sebab itu perlu diterbitkan surat rekomendasi masing-masing nelayan dari dinas terkait dengan masa berlaku satu bulan agar bisa dilayani.
“Hal itu menjadi dasar utama penyaluran BBM Subsidi mengingat pada akhirnya akan diaudit oleh BPK mengenai sasaran penyaluran yang tepat sesuai peruntukannya,” jelasnya, Sabtu 4 Maret 2023.
Untuk 2023, SPBN Sanggeng mendapat kuota 15 Kiloliter/Ton Solar dan 100 kiloliter pertalite.
“Jika hal itu kurang, harusnya bisa ditambah. Namun kembali pada surat rekomendasinya. Karena itu sebagai pegangan Pertamina menambah kuota BBM, sehingga jika diperiksa BPK ada dasar hukumnya,” katanya.
Penanggung jawab SPBN Sanggeng, Hana Makalpessy/Karubaba telah mempersiapkan berkas nelayan dan akan mengurus surat rekomendasi pada pekan depan. Hana juga meminta pj gubernur memberikan peringatan kepada OPD terkait untuk memberikan pelayanan yang baik agar proses dapat berlangsung lancar.
“Kuota saat ini masih belum cukup untuk melayani semua nelayan. Bahkan ada saudara dari Numfor yang biasanya melakukan transaksi ikan di Sanggeng meminta pelayanan sebagai bahan bakar agar bisa kembali pulang,” jelasnya.
“Saya mau kasih tahu untuk bapak, tolong panggil kepala dinas supaya kalau saya bawa surat, jangan tolak dan bilang ini itu, sehingga saya jadi pusing. Saya punya SPBN mau banyak dan sedikit, kumpul di situ, supaya pemerintah dan Pertamina lihat ada kurang lalu penambahan,” jelasnya.
Pj gubernur memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Biro Perekonomian untuk menyediakan pusat pelayanan satu pintu di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sanggeng.
“Jangan hanya mengejar formalitas, sementara dalam kenyataannya masih banyak masalah yang menjadi kendala masyarakat. Kantor PPI bongkar dan buat hall ruang luas, lalu sediakan meja di situ untuk tempat pelayanan nelayan dan lengkapi dengan sarana IT yang ada. Kita mulai dari situ dulu. Jadi mengakomodir semua hal berkaitan kepentingan nelayan,” jelasnya. *** (Rilis)
