KABARPAPUA.CO, Manokwari – Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Barat, Adriana Imelda Daat mengatakan, HIPMI bisa menjadi lokomotif dan organisasi ini dapat mengubah arah ekonomi yang lebih baik untuk masyarkat di Papua Barat.
Menurut Adriana, semua tahu bersama bahwa kini sudah menjadi era globalisasi Indonesia, maka siapa saja bisa masuk di Papua Barat, begitu juga dengan tender yang masuk ke tanah Papua. Sehingga tak bisa menutup diri akan hal itu, karena memang sudah terjadi.
“Untuk itu, HIPMI Papua Barat sebagai pengusaha lokal minta pemerintah daerah agar hak-hak pengusaha lokal dapat diakomodir yang disertai regulasi,” jelas Adriana saat pembukaan Rakerda dan Diklatda III BPD HIPIMI Papua Barat, di Manokwari, Kamis,18 Juli 2019.
Adriana juga mengatakan, jika tak ada regulasi sama saja bicara kosong. “Untuk itu kami pengusaha lokal berharap dapat duduk bersama membicarakan ini dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mencari solusi. Tak hanya untuk anak-anak Papua saja, tapi anak-anak pendatang yang lahir dan besar yang hingga kini berada di tanah Papua,” jelasnya.
Menurut Adriana, catatan HIPMI Papua Barat sampai tahun 2018, pengusaha di Papua Barat naik 1,5 persen dari 13 kabupate/kota dan baru 9 DPC HIPMI kabupaten yang telah dibentuk. Dan 4 kabupaten dalam waktu dekat akan segera dibentuk yaitu, Kota Sorong, Fakfak, Tambarauw dan Raja Ampat.
“Diharapkan dengan adanya HIPMI bisa lebih menumbuhkan semangat wirausaha sehingga banyak kaum muda lebih berfikir untuk berwirasuasta dari pada harus berfikir untuk menjadi PNS atau anggota dewan di legislatif,” jelas Adriana.
Adriana juga mengatakan, adanya rapat kerja ini pasti nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan program yang akan dilaksanakan 3 tahun kedepan. “Semoga pengusaha HIPMI turut membangun Papua Barat dengan karya nyata. Sehingga pengusaha lokal bisa bersinergi dan berkontribusi membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih di tanah Papua Barat,” jelasnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Bahlil Lahadalia, mengatakan, sebuah daerah bisa berkembang karena entrepreneurship-nya. Para pengusaha Papua Barat mengetahui sekarang berada di era globalisasi dan perlu diketahui otonomi khusus tidak bisa mengugurkan aturan kompetisi antar negara.***(Oki Rose)