KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Beberapa sekolah yang berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (RI-PNG) di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua kekurangan guru.
Tak hanya itu, sarana dan prasarana seperti perumahan guru, listrik dan air bersih juga belum tersedia. Kurangnya guru yang ingin bertugas di wilayah perbatasan RI-PNG ini, juga dipengaruhi akibat faktor jaminan keamanan bagi mereka.
“Wilayah perbatasan RI-PNG juga masuk sebagai wilayah yang rawan konflik. Kami terus berkoordinasi untuk membicarakan persoalan guru di wilayah perbatasan,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota jayapura, Robert Betaubun, Senin, 16 Mei 2016.
Sebenarnya, kata Robert, pihak PGRI senantiasa mendorong semangat guru di daerah terpencil dan perbatasan, agar mereka mau bertugas di daerah itu. Tapi, PGRI tak miliki kewenangan menempatkan guru pada daerah tertentu. “Ketika penempatan, harus diperhitungkan hal lain dan sisi pengamanannya juga,” katanya.
Menurut Robert, orang melaksanakan tugas seperti guru, seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, terutama sisi keamanannya. Sebab sisi perlindungannya ini akan mempengaruhi psikolog saat berada di wilayah perbatasan dan pinggiran suatu daerah.
Walaupun sudah ada tunjangan daerah khusus yang diberlakukan, tapi kata Robert, dari sisi perlindungan keamanan belum ada. “Mereka ini jauh dari akses, apalagi jika guru perempuan kami taruh disana, sangat tak mungkin. Sehingga pemerintah harus melihat kembali jika ada penempatan guru di wilayah terpencil dan perbatasan,” katanya. ***(Katharina Louvree)
