KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Emus Gwijangge membantah kebenaran informasi yang berkembang di media tentang kasus pemerkosaan salah satu guru di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua.
“Saya harap semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun dari MRP, termasuk lembaga manapun itu, baik TNI Polri, harus melihat kembali dengan baik kebenarannya. Jangan informasi yang tak benar dan aneh-aneh dikembangkan di media,” jelas Emus kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kantor DPRP, Kota Jayapura, Papua, Senin, 29 Oktober 2018.
Emus mengakui sebagai anak daerah, informasi tentang pemerkosaan ini sudah di crosschek datanya lewat Bupati Nduga, Sekda Nduga dan masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Nduga.
“Intinya informasi yang berkembang ini saya yakin ini tak benar. Sehingga data setiap informasi yang dinaikan ke media harus benar-benar data dari lapangan,” jelas Emus.
Menurut Emus, jika memang ada kebenaran tentang pemerkosaan ini, pemerintah harus bentuk tim untuk turun ke lapangan biar informasi diperjelas.
“Guru-guru selama beberapa tahun, baik guru kontrak maupun guru tetap yang diangkat pemerintah Kabupaten Nduga itu, mereka tak bekerja di tempat. Sebab tempat di sana medannya sangat sulit untuk dijangkau,” terang Emus.
Selain itu juga, kata Emus, hal ini juga merupakan salah satu faktor bagi para guru untuk ditempatkan di daerah pegunungan Papua atau pedalaman Papua.
“Bisa saja mereka ambil keputusan informasi yang begini, supaya mereka tak ditempatkan di sana dan kembali ke kota. Ini perkembangannya luar biasa sekarang, demokrasi sudah terbuka, jadi jangan aneh-aneh soal pemerkosaan,” jelas Emus.
Emus juga menambahkan, berkaca dari peristiwa pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau menjadi sandera anggota TPN/OPM itu tak mungkin dilepaskan lagi dan kalau penyanderaan terjadi itu soal ideologi Papua atau Papua merdeka. “Tak ada untung kalau sandera soal perempuan, ekonomi dan lain-lain, biasanya mereka itu soal Ideologi Papua saja,” kata Emus.
Emus juga mengaharapkan agar saatnya berhenti mengembangkan informasi ini karena tak benar atau hoaks. Sebab yang terpanting sekarang, hari ini harus memikir hal lain seperti akses jalan yang sulit dijangkau.
“Itu yang mungkin harus didorong. Namun jika benar hal ini terjadi, saya harap Menteri Pendidikan dan juga pemerintah Provinsi Papua turun langsung ke lapangan,” jelas Emus, salah satu wakil rakyat Papua di DPRP. ***(Imelda)
