Menu

Mode Gelap

KABUPATEN JAYAWIJAYA · 13 Mar 2023 ·

DPRD Jayawijaya Diminta Buat Perda Proteksi Pedagang Asli Papua Pegunungan


					Pedagang asli Papua Pegunungan menyerahkan aspirasi kepada DPRD Jayawijaya, Senin 13 Maret 2023. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi) Perbesar

Pedagang asli Papua Pegunungan menyerahkan aspirasi kepada DPRD Jayawijaya, Senin 13 Maret 2023. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)

KABARPAPUA.CO, Wamena – Ratusan pedagang mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya, Senin 13 Maret 2023. Mereka menuntut DPR membuat Peraturan daerah untuk memproteksi pedagang asli Papua Pegunungan.

Ketua Koordinator Aksi Yutius Kogoya mengatakan, aksi ratusan pedagang merupakan keterwakilan dari seluruh lapisan masyarakat 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

“Kita menyampaikan aspirasi untuk minta keberpihakan terkait peliharaan dan penjualan babi, penjualan balok, papan dan somel, penjualan pinang, komoditi lokal sayur mayur, pakaian cakar bongkar harus berpihak kepada pedagang OAP Pegunungan dan tidak boleh lagi pendatang yang jual,” kata Yutius di Wamena.

Yutius mendesak Pemerintah dan DPRD untuk mendorong Perda tersebut, sebab jika berlarut akan menimbulkan konflik. “Beberapa usulan yang sudah sampaikan tolong harus dilaksanakan, jangan hari ini dengar saja, namun tidak ada tindak lanjut jadikan Perda,” pintanya.

Baca Juga >  Si Ipar Bawa Terang Pendidikan di Pelosok Nduga

Sejak tahun 2010, penjual pakian cakar bongkar hanya dilakukan oleh pedagang asli Papua,  namun sekarang terbalik lebih banyak pendatang yang melakukan penjualan dibandingkan OAP. Kondisi ini, menurutnya, tidak adil sama sekali.

“Bagaimana kami membiaya anak-anak kami yang masih sekolah juga kebutuhan pokok kami setiap hari hanya melalui usaha baru seperti ini baru kami dapatkan uang dan bisa hidup,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya Senius Hilapok menyampaikan bahwa tuntutan pedagang OAP telah menjadi keinginan DPRD untuk mendorong menjadi Perda menyangkut hak-hak kekayaan alam di Wamena pada umumnya Papua Pegunungan.

Keinginan ini menyusul mata pencaharian masyarakat pribumi semakin sempit, misalnya ternak babi yang selalu didatangkan dari luar hingga mempengaruhi  harga babi lokal yang dipasarkan di Wamena.

Baca Juga >  Kecepatan Angin di Wamena Capai 29 Knot, BMKG Minta Maskapai Waspada

“Komoditi lokal, sayur mayur, penjualan pinang, penjualan kayu papan balok, penjualan baju cakar bongkar semestinya harus berpihak kepada pedagang OAP,” kata Senius yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk merumuskan Perda, Senius menjelaskan, pihaknya akan melakukan penjaringan aspirasi, selanjutnya akan kerja sama dengan akademis Uncen untuk menyusun lalu dilanjutkan dengan pasal-pasal hingga sosialisasi ke masyarakat.

“Pembuatan Perda ini membutuhkan waktu cukup lama kurang lebih satu tahun, namun kita upayakan secepatnya dilakukan dan ditargetkan pada bulan Agustus nanti perdanya sudah rampung,” ucapnya.

Ia berharap agar rumusan Perda untuk memproteksi pedagang asli Papua Pegunungan dapay disahkan, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi khususnya OAP supaya tidak ada unsur kecemburuan sosial. *** (Stefanus Tarsi)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Perdana, Pemprov Papua Pegunungan Upacara Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2023 - 20:17

Warga di Wamena Demo Minta Legalkan Judi Togel, Ini Kata FKUB Jayawijaya

31 Mei 2023 - 18:47

Kecepatan Angin di Wamena Capai 29 Knot, BMKG Minta Maskapai Waspada

30 Mei 2023 - 22:20

Momen Pemprov Papua Pegunungan Temui Warga Wouma Pemilik Hak Ulayat Tanah

28 Mei 2023 - 00:10

Akses Jalan ke Lokasi Kantor Pemerintahan Papua Pegunungan Mulai Dibuka

27 Mei 2023 - 23:31

Jayawijaya Raih 8 Kali WTP, Bupati Jhon Banua: Keberhasilan Bersama

25 Mei 2023 - 20:16

Trending di KABUPATEN JAYAWIJAYA