KABARPAPUA.CO, Wamena – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya berujung ricuh, Kamis 31 Agustus 2023.
Pendemo yang menuntut Penjabat Gubernur Papua Papua Nikolaus Kondomo mundur dari jabatan awalnya berjalan tertib. Namun saat memasuki gerbang Kantor Gubernur, pendemo mendapat perlawanan dari ratusan massa kelompok lain.
Pendemo yang tidak terima dengan aksi pelemparan baru melakukan perlawanan balik hingga berujung bentrok. Situasi ini sempat tegang hingga aparat kepolisian yang berjaga menembak gas air mata.
Tindakan polisi berhasil meredam bentrokan hingga pendemo mundur ke arah perempatan Jalan Diponegoro dan Ahmad Yani. Sementara masa yang ditengarai pro Nikolaus Kondomo kembali ke halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Pantauan KabarPapua.co, pendemo melanjutkan orasi di perempatan jalan tanpa adanya pejabat yang menerima aspirasi mereka. Dalam orasinya, pendemo mengkritisi kinerja Nikolaus Kondomo yang mereka anggap tidak sesuai harapan.
Kritik Program hingga Porsi Pegawai
Pendemo longmarch menuntut Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo mundur, Kamis 31 Agustus 2023. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Menurut pendemo, banyak program-program pembangunan tidak berdampak langsung kepada masyarakat. “Kami minta Mendagri segera ganti Pj Gubernur dengan putra asli Papua Pegunungan,” pinta salah satu pendemo, Ayub Wuka.
Ayub menilai, sejak hadirnya DOB Papua Pegunungan peredaran uang terbatas sehingga berdampak tingginya tingkat kriminalitas di Wamena Ibu kota Papua Pegunungan.
Kondisi ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kegagalan kemampuan pemimpin daerah dalam mengatur semua sektor di bidang pemerintahan untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat.
“Kami menilai Pj Gubernur tidak menjalan tugas sepenuhnya di kantor pemerintahan. Di sisi lain, 70 persen ASN di Pemprov Papua Pegunungan bukan orang asli Papua,” katanya.
Selain itu, sambung Ayub, dalam pelelangan proyek tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan pengusaha OAP di 8 kabupaten cakupan. Ia juga menilai Pj Gubernur Nikolaus telah gagal dalam mengelola APBD Papua Pegunungan.
“Saat ini realisasi anggaran baru mencapai 32 persen, ini membuktikan Pj Gubernur (Nikolaus Kondomo) gagal dalam menerapkan anggaran. Seharusnya 9 bulan menjabat ini realisasi anggaran sudah mencapai 70,” ujarnya.
Rekrutmen IPDN Tak Prioritaskan OAP Pegunungan
Pendemo berorasi menuntut Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo mundur, Kamis 31 Agustus 2023. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Ayub juga mengkritik perekrutan IPDN yang tidak memprioritaskan orang asli Papua Pegunungan. Demikian pula soal perekrutan honorer di Pemerintah Papua Pegunungan.
Perwakilan mahasiswa, Albert Kalolik menyayangkan adanya pembatasan dalam penyampaian aspirasi ini. Ia meminta pemerintah bertanggungjawab atas peristiwa ini.
“Hari ini kita aksi demo bukan aksi anarkis. Kita mahasiswa adalah terpelajar, namun pihak kedua dan ketiga tindakan anarkis kepada kami sebagai pendemo. Kami akan turunkan masa lebih banyak,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan massa pro pemerintah yang enggan menyebutkan namanya mempertanyakan aksi demonstrasi tersebut. “Kami tidak membatasi demo, namun aspirasi harus lahir dari rakyat, bukan atas kepentingan oknum tertentu,” kata pria tersebut.
Menurutnya, pembangunan DOB Papua Pegunungan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk itu, masyarakat harus saling mendukung Pj Gubernur Papua Pegunungan pilihan pemerintah pusat.
“Kami minta Pj Gubernur Papua Pegunungan tetap melanjutkan tugas sampai dengan yang telah ditentukan. Kami tegas menolak demo ini, karena bisa memancing emosi dan membuat daerah tidak kondusif,” ucapnya. *** (Stefanus Tarsi)
