KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya dengan menggelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua, Kamis 14 September 2023.
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan sedang mendata daerah belum terpenuhi fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun masyarakat tak lagi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.
“Kami sedang menginisiasi beberapa model yang bisa diakses oleh masyarakat pada daerah belum tersedia fasilitas Kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS). Saat ini sudah ada dua desa yang telah dilakukan kerja sama yakni Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dan Desa Maniuwo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah,” tutur Mangisi.
Mangisi bilang, jumlah cakupan peserta JKN di Provinsi Papua per 1 September 2023 sebanyak 1.106.464 jiwa dengan status predikat UHC Non Cut Off. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti bersama yakni adanya penonaktifan peserta segmen Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK) setiap bulan oleh Kementerian Sosial. Sebagai pengganti, peserta yang akan yang didaftarkan harus sudah terentry pada aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial baik di Kabupaten/Kota dan didukung juga dari Provinsi.
Selain itu, telah dilakukan juga Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) yang telah diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada awal September 2023.
“Untuk Provinsi Papua yang menjadi desa percontohaan di Kabupaten Biak adalah Desa Babrinbo dan Kota Jayapura adalah Desa Tahima Soroma,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Suzana Wanggai yang mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun.
Dia menjelaskan, Papua telah melakukan lompatan besar yang luar biasa dalam penyelenggaraan program JKN bagi seluruh penduduk Provinsi Papua, dimana Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah cakupan peserta JKN lebih dari 98 persen jumlah penduduk selama tahun 2023.
“Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama,” ujarnya.
Sedangkan upaya transformasi mutu layanan yang tengah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan dan meningkatkan kepuasan peserta yang harus didukung bersama.
“Kami berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemprov Papua,” ujarnya.
Untuk diketahui, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 183 dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 15 yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. *** (Katharina/BPJS Kesehatan)
